Ngaji Kebangsaan di Magelang, Bahas Politik Identitas Ancam NKRI

BNews–MAGELANG— Sebuah moment baru pertama kali digelar di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang. Yakni Ngaji Kebangsaan yang terlaksana di Panggung Angklung Nusantara, Kampung Dolanan Borobudur Sabtu malam kemarin (4/3/2023).

Dalam moment Ngaji Kebangsaan kali pertama di Borobudur ini mengambil thema “Politik Identitas, ancaman persatuan dan kesatuan NKRI”.

Hadir secara khusus Katib Am. PBNU , KH. Ahmad Said Asrori , Katib Syuriah PCNU Kabupaten Magelang KH. Ahmad Labib Asrori; M. Habib Saleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Agus Sugiyono S.H DPRD Kabupaten Magelang; Gus Waluyo Wasis Nugroho , Ketua PNIB dan Muspika Borobudur.

Dalam sambutanya, Abbet Nugroho S. AP selaku penyelenggara mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Yakni untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang kebangsaan, karena bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang memiliki keragaman, baik suku, ras dan agama.

“Keberagaman tersebut harus dikelola secara benar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tentang tema yang di angkat soal politik identitas, karena Negara kita sebentar lagi akan menyelenggarakan perhelatan politik nasional; yaitu pemilu pada tahun 2024,” katanya.

Maka, lanjutnya kita sebagai warga bangsa memiliki tugas bersama-sama untuk mensukseskan pemilu tersebut melalui partisipasi dan peran kita masing-masing.

“Pentingnya mewaspadai penggunaan politik identitas dalam setiap kegiatan pemilu, baik pilkada; pilgeg dan pilpres sangat penting diketahui oleh masyarakat luas. Jangan sampai kejadian pilgub DKI Jakarta 20217 terulang kembali; dimana masyarakat menjadi terbelah dan akhirya terbawa pada pilpres 2019 yang nyaris memporak porandakan bangsa ini,” paparnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Abbet berharap, kegiatan ini akan terus digelar secara berkala di lokasi yang berbeda-beda. “Tentunya kedepan bisa menyasar kelompok dan komunitas masyarakat yang ada. Hal ini sebagai ruang penyadaran yang luas kepada masyarakat soal pentingnya pendidikan politik kebangsaan,” harapnya.

Sedangkan Gus Wal menyatakan dengan tegas, bahwa penggunaan politik identitas harus ditolak. Karena menurutnya berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

“Kita tidak ingin Indonesia menjadi syuriah, iran, Libiya dan Negara-negara timur tengah yang hancur akibat penggunaan politik identitas. Kita menolak Politik identitas, dimana di pilgub DKI Jakarta menggunakan tempat ibadah/masjid; penggunaan ayat dan mayat sebagai cara kotor untuk mengintimidasi masyarakat,” ujar Gus Waluyo.

Sementara itu Habib saleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, yang juga mantan wartawan ini , menyampaikan; bahwa politik identitas adalah suatu politik yang didasarkan pada persamaan – persamaan tertentu. Misalnya etnis, suku dan agama.

Habib juga mencontohkan beberapa kejadian pelanggaran pemilu di berbagai tempat di Kabupaten Magelang; sebagai lembaga pengawas pemilu.

“Bawaslu berada pada posisi yang netral ,menjaga integritas dan tidak membela kelompok atau partai manapun,” ujarnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Soal politik identitas, Habib juga menyatakan penolakan penggunaan politik identitas sebagai cara yang tidak dibenarkan dalam sitem pemilu kita. “Hal ini karena eksesnya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat kita. Saat kejadian sampit Kalimantan, yang dikedepankan adalah kesukuan, sehingga seorang sahabat yang sangat dekat; bisa saling berperang dan melukai, karena mengedepankan sentiment suku atau ras,” paparnya.

Agus Sugiyono SH, yang juga anggota DPRD Kabypaten Magelang mengingatkan kembali pentingnya menghargai; jasa para pahlawan para pendiri republik ini. “Bangsa kita merupakan bangsa yang kaya, gemah ripah loh jinawi. Terdiri dari bermacam suku agama dan ras, maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pesannya.

Menyinggung soal politik identitas, Agus menyampaikan bahwa kita sebagai bangsa yang besar dan beragam. “Kita harus mengedepankan kebersamaan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok,” tegasnya.

Sedangkan KH. Ahmad Labib Asrori memberikan contoh partai di India yang menggunakan azas politik identitas; yaitu partai Bharatiya janata. Dengan persamaan mayoritas agama Hindu, sehingga warga India yang beragama lain, akhirnya di musuhi.

“Maka penggunaan politik identitas , terutama menggunakan identitas agama sangat tidak di benarkan. Dalam beberapa kasus, ternyaa banyak politik yang menggunakan azas agama. Namun, justru para elit partainya tidak mencerminkan nilai-nilai agama itu sendiri, bahkan ada yang korupsi, ini justru juga akan mengotori dan merusak agama itu sendiri,” terangnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Narasumber utama, Katib Am PBNU KH. Ahmad Said Asrori yang hadir di tengah kesibukanya menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyampaikan; sejatinya politik adalah jalan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam sistem tata Negara kita, mengatur bahwa saluran politik adalah melalui partai politik. Meski harus di akui secara faktual, hingga hari ini belum ada partai politik yang benar-benar ideal memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ungkapnya.

“Harus diakui atau tidak, itulah kenyataanya,” tegasnya.

Lebih lanjut soal politik identitas, KH. Ahmad Said Asrori menyampikan pandanganya. “Politik identitas itu diperbolehkan. Namun politik identitas yang harus di anut adalah politik identitas kebangsaan, dan bukan politik identitas keagamaan,” ujarnya.

Kegiatan ngaji kebangsaan dihadiri kurang lebih 150 orang, dari berbagai unsur lintas organisasi dan lembaga; diantaranya jajaran Bawaslu, Muspika, Panwascam, Panwasdes, KNPI, PETANESIA, GP ANSOR, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, santri, Pelajar Ma’arif; Jamaah Kopdariyah, BEM Untidar, BEM STAIA SW, PMII, PGN , PNIB, Lesbumi NU, LPPNU, Parpol , seniman; budayawan, dan unsur masyarakat lainya. (bsn)

About The Author