Pemasangan APK Tunggu Keputusan KPUD

BNews–MUNGKID– Terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Timses Paslon harus menunggu persetujuan KPU. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Magelang Afifudin bahwa APK yang dimaksud mulai dari desain, materi APK dan bahan kampanye harus dilaporkan terlebih dahulu.

“Hal ini berdasarkan pasal 70 ayat 1 PKPU nomer 4 tahun 2017 yang secara tegas melarang partai  politik atau gabungan parpol, paslon dan tim kampanye mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan KPU,” katanya (⅓).

Sedangkan dalam ayat 2 pasal 70 melarang parpol atau paslon dan tim kampanye mencetak dan memasang APK selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU. “APK dan bahan kampanye yang tidak dilaporkan ke KPU silahkan ditertibkan Panwas,” imbuhnya.



Melalui surat nomor 216/PL.01-SD/KPU/II/2018 KPU RI hanya memperbolehkan partai politik mensosialisasikan partai dan nomor urutnya dengan pemasangan bendera dan pertemuan terbatas.”Namun hal ini tetap ada syaratnya, yakni sosialisasi tersebut tidak bertentangan dengan Perbup maupun Perda yang berlaku,” paparnya.



Dalam surat tersebut juga tertera bahwa untuk pertemuan terbatas, partai harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu minimal satu hari sebelum kegiatan.”Semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.




Sementara Kordiv SDM dan Organisasi Panwaskab Magelang Aini Sumarni Chabibah mengungkapkan tugas Panwas adalah melakukan pengawasan pemilu, serta pencegahan dan penindakan pelanggaran.”Semua tugas tersebut merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2017,” katanya.



“Untuk proses penurunan APK berupa Baliho, Spanduk paslon maupun jenis lainnya mulai kemarin hingga ada penetapan KPU, kami Panwas hanya melaksanakan amanat Undang-Undang serta PKPU dan Perbawaslu,” imbuhnya.

“Kami bertindak secara adil dengan menurunkan semua baliho dan APK yang melanggar ketentuan dan peraturan,” tegasnya.

Oerku diketahui bahwa semua Panwas hanya menurunkannya dan menyimpannya di kantor.”Nanti perwakilam timses boleh mengambilnya di kantor kita masing-masing dan boleh dipasang kembali jika sudah sesuai ketentuan,” tandasnya.



Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Fauzan Rofiqun mengungkapkan pemasangan reklame sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) no 22 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. “Dalam Pasal 18 menyebutkan reklame dilarang dipasang di gedung pemerintah, rumah dinas, gedung pendidikan, museum, tempat ibadah, makam, gedung militer, jembatan, sungai, badan sungai, monumen, dan tempat yang ditetapkan pemerintah,” katanya,



Fauzan menegaskan Tim Gabungan hanya menertibkan APK yang tidak sesuai dengan peraturan KPU baik dari sisi kontens, jenis dan jumlah serta tempat pemasangannya. “Pelanggaran atas peraturan ini termasuk pelanggaran administrasi Pemilihan dan Pemilu,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: