Pemkab Magelang Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin Tambang di Ngori Srumbung

BNews—MUNGKID— Pemerintah Kabupaten Magelang dipastikan tak pernah menerbitkan izin tambang di wilayah Gunung Merapi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarifudin, menyusul dugaan kegiatan penambangan pasir di Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung.

Sarifudin menjelaskan, kegiatan pertambangan termasuk pertambangan pasir dan batu di wilayah Merapi Kabupaten Magelang. Mendasarkan pada UU Nomor 3/2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4/2008 tentang Pertambangan Minerba dan Batu Bara (Minerba), 

”Dimana perizinan berusahanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara, salah satu syarat izin usaha pertambangan adalah dokumen dari lingkungan hidup,” jelasnya, Sabtu (19/6).

Ia mengungkapkan, di wilayah Merapi lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan adalah Zona Lindung 3, maka wajib menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).  Sesuai PP Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan penilaian AMDAL, kewenangan penerbitan berusaha, dan penilaian AMDAL dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Magelang.

”Jadi persyaratan izin usaha pertambangan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini adalah hanya surat kesesuaian tata ruang. Sehingga tidak benar kalau ada informasi bahwa Pemkab Magelang menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi khususnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,”tegasnya. (han)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: