PKB Magelang Minta Revisi Permendagri Supaya Anggaran Parpol Bisa Bantu Cegah Covid

BNews–MUNGKID– Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Magelang Suwarsa mendorong Pemerintah segera merefisi Permendagri nomor 36 Tahun 2018. Hal tersebut Tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dimana Permen tersebut merupakan payung hukum yang dapat dipergunakan untuk acuan penggunaan dana bantuan politik (banpol). “Dana tersebut bisa dialihkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Virus Corona atau Covid-19,” katanya.

Menurut Suwarsa , revisi regulasi tersebut sangat penting agar seluruh partai politik bisa mengalokasikan dana banpol secara optimal. Tentunya di tengah pandemi Covid-19 yang masih menghantui Indonesia.

“Sebenarnya Partai Politik bisa mengoptimalkan dana Banpol baik Nasional maupun di daerah untuk penanganan Covid-19. Tapi itu perlu ada revisi dari Mentri Dalam Negri jelasnya,” ujarnya (16/4/2020).

Ia juga menerangkan, kondisi saat ini memerlukan kehadiran semua elemen bangsa untuk bahu-membahu, tak terkecuali partai politik. “Dana Banpol sesuai perolehan suara pada Pemilu 2019 lalu jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk mendanai aksi-aksi kemanusiaan yang sedang terhimpit Covid-19,” terangnya.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) sampai (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik. Hal itu hanya diberikan bagi anggota partai politik dan masyarakat, serta operasional sekretariat.

Bentuk kegiatan pendidikan politik pun ditentukan seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif hingga kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik. Maka perlu revisi regulasi yang ada agar Partai Politik dapat me re-alokasi dana banpol untuk Covid-19.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

“Kalau sekarang kan tidak bisa melakukan pendidikan politik yang perlu kehadiran fisik banyak orang. Jadi sebaiknya Mentri Dalam Negeri segera merevisi regulasi Banpol agar dapat dialokasikan buat Covid-19,” tegasnya.

Selain optimalisasi dana banpol, lanjutnya bahwa DPC PKB sebelumnya sudah menginstruksikan seluruh kader untuk bersinergi dengan relawan tangap Covid-19 di Desa masing- masing. Mereka harus bahu membahu dan bergotong royong memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Aksi-aksi sosial juga terus dilakukan kader, pengurus dan anggota dewan dari PKB untuk berbagi. Mereka telah membagikan baik berupa masker, tempat cuci tangan dan menjaga pintu perbatasan Desa untuk membatasi pergerakan orang hingga penyemprotan disinfektan,” pungkasnya. (*/bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: