Soal Kenaikan Pajak Jasa Hiburan, Luhut Binsar Sebut Akan Ditunda

BNews-MAGELANG- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan; mengenai kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40-75%.

Beliau akan menunda penerapan undang-undang tersebut setelah melakukan pertemuan dengan pihak terkait, termasuk Gubernur Bali.

“Dalam hal ini, kami memang mendengar tanggapan tersebut dan telah mengumpulkan instansi-instansi terkait; termasuk Pak Gubernur Bali, untuk membahas masalah ini. Oleh karena itu, kami akan menunda pelaksanaannya,” kata Luhut dalam video yang diunggah melalui akun Instagramnya pada Rabu (17/1/2024).

Menurut Luhut, undang-undang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari Komisi XI DPR.

Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk mengevaluasi, melakukan review, atau mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Luhut juga menekankan bahwa hiburan tidak hanya terbatas pada diskotek, tetapi juga melibatkan pedagang-pedagang kecil. Dampaknya sangat besar dan berpengaruh kepada pihak lain. Di sisi lain, Luhut tidak melihat urgensi untuk menaikkan pajak hiburan.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

“Oleh karena itu, hiburan tidak hanya berkaitan dengan diskotek saja, melainkan juga melibatkan orang-orang yang menjual makanan dan usaha kecil lainnya. Saya sangat mendukung hal ini dan tidak melihat alasan untuk menaikkan pajak dari sektor tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa tarif pajak hiburan minimal akan naik menjadi 40%, dengan tarif maksimal mencapai 75%. Kenaikan tersebut tercantum dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: