Azis Subekti: Prabowo Ingat Siapa yang Harus Dibela, Rakyat Kecil dan Buruh

BNews-OPINI- Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional menghadirkan pesan politik yang lebih dalam dari sekadar seremoni tahunan.

Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden Prabowo Subianto berdiri bukan hanya sebagai kepala negara, melainkan sosok yang sedang diuji oleh sejarah tentang keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Berulang kali Presiden menegaskan komitmennya untuk menggunakan sisa hidup demi membela rakyat. Pernyataan itu menjadi penanda arah sekaligus harapan baru bagi kelompok pekerja yang selama ini merasa jauh dari pusat pengambilan kebijakan.

Di tengah tuntutan dan harapan para buruh, negara kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: kepada siapa kekuasaan bekerja?

Selama bertahun-tahun, masyarakat terbiasa menyaksikan kekuasaan bergerak melalui angka-angka pertumbuhan ekonomi; laporan makro yang membaik, hingga statistik yang terlihat menjanjikan. Namun, di sisi lain, banyak pekerja masih hidup dari upah ke upah dengan ketidakpastian yang terus menghantui.

Ada jarak antara kebijakan dan realitas kehidupan buruh. Jika terus dibiarkan, jarak itu akan melahirkan ketidakpercayaan.

Kehadiran Presiden pada peringatan May Day dinilai bukan sekadar simbol kehadiran fisik. Dalam politik, simbol sering kali menjadi bahasa paling jujur dari arah kekuasaan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Prabowo dianggap memahami bahwa legitimasi tidak hanya lahir dari kemenangan pemilu, tetapi juga dari keberanian untuk mengingat siapa yang harus dibela setelah kemenangan diraih.

Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Justru setelah itulah janji diuji oleh kenyataan.

Kaum buruh selama ini menjadi representasi nyata dari rakyat kecil. Mereka mungkin tidak memiliki akses besar terhadap ruang pengambilan keputusan, tetapi hidup mereka sangat ditentukan oleh setiap kebijakan negara.

Persoalan upah minimum, status kerja, perlindungan sosial, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan sekadar angka dalam regulasi. Bagi pekerja, semua itu menyangkut masa depan keluarga dan keberlangsungan hidup.

Dalam konteks tersebut, negara sering dihadapkan pada dilema antara menjaga iklim investasi atau melindungi tenaga kerja. Padahal, keduanya seharusnya dapat berjalan seimbang tanpa mengorbankan martabat manusia.

Momentum May Day 2026 dinilai menjadi upaya untuk menggeser keseimbangan itu atau setidaknya mengakui bahwa perlindungan terhadap buruh masih belum sepenuhnya tercapai.

Berbagai isu ketenagakerjaan kembali mengemuka, mulai dari outsourcing, persoalan upah, hingga rasa tidak aman akibat perubahan ekonomi global.

Namun tantangan terbesar bukan pada retorika, melainkan bagaimana keberpihakan tersebut diwujudkan dalam kebijakan nyata.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Negara dinilai perlu membangun sistem perlindungan pekerja yang terukur dan berkelanjutan. Reformasi ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan secara tambal sulam, tetapi harus dirancang menjadi sistem yang memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi dunia usaha.

Outsourcing, misalnya, dinilai tidak boleh terus berada di ruang abu-abu tanpa penyelesaian yang jelas.

Negara juga harus memastikan upah pekerja benar-benar layak, bukan sekadar memenuhi standar administratif. Perlindungan terhadap risiko kerja dan PHK pun perlu diperkuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain perlindungan, peningkatan kapasitas buruh juga menjadi perhatian penting. Pelatihan, pendidikan vokasi, dan transformasi keterampilan dianggap menjadi kunci agar pekerja mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja.

Menurut Azis Subekti, keberpihakan tidak cukup hanya dimiliki presiden, tetapi harus menjadi kesadaran seluruh sistem pemerintahan.

Seluruh menteri, pejabat negara, hingga kepala daerah harus memiliki sensitivitas yang sama terhadap penderitaan rakyat kecil.

Setiap kebijakan, regulasi, hingga pengalokasian anggaran semestinya diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan tersebut memperkuat atau justru melemahkan kelompok paling rentan?

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda keberpihakan kepada rakyat kecil.

Jika pemerintah pusat berbicara tentang perlindungan buruh, maka pemerintah daerah dinilai tidak boleh justru mengorbankan pekerja demi kemudahan investasi.

“Orkestrasi berarti menyatukan arah, tetapi juga menyatukan keberanian,” tulisnya.

Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi sejauh mana negara mampu merangkul masyarakat kecil.

Momentum May Day 2026 disebut membuka peluang bagi negara untuk kembali dekat dengan rakyat kecil, khususnya kaum buruh.

Namun harapan tersebut harus diwujudkan dalam langkah nyata agar tidak berubah menjadi kekecewaan yang lebih dalam.

“Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang bertahan bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling konsisten dalam membela,” tulis Azis Subekti.

Penulis Oleh: Azis Subekti – Mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra

About The Author