Temuan PKS di Lapangan: Seragam Gratis Magelang Terlambat, Kain Kaku hingga Ada Biaya Jahit

BNews—MAGELANG— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Magelang menyoroti pelaksanaan program seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Magelang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat waktu, berkualitas, dan tidak menambah beban masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Magelang, H. Dalami Nur Sidiq, turun langsung ke lapangan sebelum mengikuti rapat komisioner bersama Dinas Pendidikan pada Jumat (7/8/2026).

Ia mengunjungi salah satu SMP Negeri sekaligus berdialog dengan masyarakat dan peserta didik. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi (monev), khususnya terkait pelaksanaan program seragam sekolah gratis.

Dalami mengapresiasi program seragam gratis yang digagas Pemkab Magelang. Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan yang aspiratif dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil kunjungan dan dialog langsung di lapangan, terdapat sejumlah catatan yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

Distribusi Seragam Gratis Diminta Lebih Tepat Waktu

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah ketepatan waktu pendistribusian seragam. Dalami meminta Pemkab Magelang mengevaluasi mekanisme distribusi agar bantuan dapat diterima peserta didik tepat waktu, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.

Menurutnya, keterlambatan distribusi dapat mengurangi manfaat program bagi peserta didik dan orang tua.

Selain distribusi, kualitas bahan seragam juga menjadi perhatian. Sejumlah masyarakat dan peserta didik menyampaikan bahwa kain yang diterima terasa cukup kaku sehingga dinilai kurang nyaman ketika digunakan.

Masukan tersebut, kata Dalami, perlu menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan seragam pada periode berikutnya.

Biaya Jahit Jadi Sorotan

Persoalan lain yang dinilai cukup serius adalah biaya jahit. Program yang dirancang untuk meringankan beban keluarga tersebut dinilai masih menyisakan biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat.

Untuk menjahit satu setel seragam, orang tua peserta didik disebut harus mengeluarkan biaya sekitar Rp120 ribu hingga Rp140 ribu.

“Kalau kainnya saja diberikan, masyarakat masih harus mengeluarkan biaya jahit. Bahkan kalau membeli langsung di pasar, dengan kisaran Rp150 ribuan, sudah bisa mendapatkan pakaian jadi dengan kualitas kain yang dinilai lebih baik,” ujar Dalami.

Karena itu, Dalami berharap konsep program seragam gratis dapat disempurnakan. Menurutnya, apabila memungkinkan, pemerintah tidak hanya memberikan bahan kain, tetapi juga menyediakan satu paket seragam dalam bentuk pakaian jadi, termasuk biaya jahit.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Dengan skema tersebut, masyarakat diharapkan benar-benar memperoleh manfaat program tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

PKS Soroti Pemerataan Penerima Seragam Gratis

Selain persoalan teknis, Dalami juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menentukan penerima manfaat program seragam gratis.

Menurutnya, program tersebut seharusnya tidak hanya dirasakan peserta didik di sekolah negeri. Peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga swasta juga dinilai perlu mendapatkan perhatian secara proporsional.

“Jangan sampai pemerintah daerah memiliki sikap yang tidak adil dan hanya memprioritaskan sekolah-sekolah negeri, sementara sekolah swasta kurang mendapatkan perhatian. Kalau pendidikan SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, maka program-program pendukungnya juga harus diberikan secara proporsional kepada lembaga pendidikan swasta maupun negeri,” tegasnya.

Dalami menilai keberhasilan program seragam gratis tidak cukup hanya diukur berdasarkan tersalurkannya bantuan kepada peserta didik.

Menurut Fraksi PKS, program tersebut harus dipastikan tepat waktu, memiliki kualitas yang baik, tidak menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat, serta diberikan secara adil tanpa membedakan peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan negeri maupun swasta.

Evaluasi langsung ke lapangan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik di Kabupaten Magelang.

Dengan evaluasi tersebut, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu meringankan kebutuhan pendidikan keluarga. (bsn)

About The Author

BNews 2

See author's posts