Wali Kota Magelang: Warga Bukan Sekadar Objek Pembangunan

BNews–MAGELANG– Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang ingin mengubah cara pandang terhadap pembangunan. Yakni dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang ikut menentukan arah pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, pelibatan masyarakat perlu dibangun melalui komunikasi dan edukasi yang baik.

Dengan begitu, program pemerintah tidak berjalan sepihak, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan.

Hal itu dikatakan Damar saat evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, Rabu (5/8/2026).

“Masyarakat jangan hanya menjadi objek pembangunan. Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang harus kita ajak dan kita berdayakan melalui metode komunikasi yang baik serta edukasi yang baik,” kata Damar, dalam siaran pers, Kamis (6/8/2026).

Menurut Damar, prinsip tersebut perlu diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme check and balance dengan melibatkan berbagai pihak.

Komitmen itu, kata dia, antara lain diwujudkan melalui sejumlah program yang menyasar kebutuhan langsung masyarakat. Seperti Berdikari Disabilitas, Angkot Gratis, Puskesmas Pagi–Sore, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Permakanan, Cek Kesehatan Lansia dan program lainnya.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Magelang membangun kebijakan yang inklusif sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga.

IKUTI BOROBUDUR NEWS DI GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)

Di sisi lain, Damar menyebut arah pembangunan Kota Magelang akan semakin difokuskan pada sektor jasa dan perdagangan. Sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus berdampak pada bidang sosial dan budaya.

“Kota Magelang menjadi kota jasa dan perdagangan yang mampu menggerakkan sektor ekonomi, sosial, budaya, dan sektor lainnya,” ujarnya.

Tiga sektor jasa yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Damar mengatakan intervensi pembangunan akan diarahkan pada sektor-sektor tersebut.

Dengan arah itu, evaluasi SAKIP tidak sekadar menjadi penilaian atas pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang jelas, melibatkan masyarakat, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga.

About The Author

BNews 7

See author's posts