Warga Robohkan Patung Mantan Kades, Sebut Desa Miliarder Tapi Banyak Hutang

BNews-NASIONAL- Warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik melakukan unjuk rasa di wisata Setigi (Selo Tirto Giri) dan Kebun Pak Inggih (KPI) dengan merobohkan patung mantan Kepala Desa (Kades) Abdul Halim.

Warga merasa kecewa dengan adanya patung mantan kepala desa tersebut karena dianggap sebagai tindakan yang sombong dari mantan Kades.

Unjuk rasa dilakukan dengan membawa pengeras suara keliling desa untuk mengajak warga merobohkan patung di Setigi dan KPI.

Dalam unjuk rasa tersebut, warga juga menghapus nama “Desa Miliarder” yang tertera di neon box, jalan Raya Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah di pintu masuk Balai Desa Sekapuk.

“Atas nama desa kita ini bukan miliarder, tapi malah banyak hutang,” teriak seorang orator dari atas mobil pengeras suara.

Setelah menghapus nama “Desa Miliarder”, warga bersama-sama menuju wisata Setigi untuk merobohkan patung begawan Setigi yang merupakan miniatur mantan Kades Sekapuk, Abdul Halim.

Setelah berhasil merobohkan patung tersebut, warga beralih ke Wisata KPI untuk merobohkan patung Pak Inggih yang berada di pintu masuk wisata KPI.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Ketika merobohkan patung Pak Inggih, warga juga membaca sholawat nabi secara bersama-sama sehingga proses pengrobohan berjalan dengan lancar.

Dua patung tersebut berhasil dirobohkan menggunakan palu, kemudian warga membawa patung-patung tersebut keliling desa sambil ditarik menggunakan mobil pickup.

Warga merasa senang dan gembira bisa merobohkan patung mantan Kades Abdul Halim.

“Ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap mantan Kades yang otoriter. Sekapuk kini bebas dari patung-patung. Sekapuk tidak memiliki berhala, semoga Sekapuk semakin diberkahi,” ucap seorang orator dari atas mobil pengeras suara.

Koordinator lapangan (Korlap) unjuk rasa, Abdul Rofiq, menyatakan bahwa warga merasa kecewa dengan adanya patung-patung mantan kepala desa tersebut karena merupakan bentuk kesombongannya.

Setelah melalui purna tugas serta kesepakatan bersama Muspika dan masyarakat, akhirnya disepakati untuk merobohkan patung-patung di wisata Setigi dan KPI.

“Tindakan warga merobohkan patung-patung ini merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat dengan Pemerintah desa dan disaksikan oleh Muspika, sebagai tuntutan dari masyarakat terkait ketidakadilan yang dilakukan oleh Pemdes sebelumnya,” ujar Abdul Rofiq.

Selain kecewa dengan adanya patung-patung tersebut, warga juga mempertanyakan hutang-hutang yang masih ada di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sekapuk dengan total mencapai Rp 9,5 miliar lebih.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

“Ada hutang di bank sebesar Rp 3 miliar, dan kemudian hutang Rp 6,5 miliar yang berupa saham-saham di masyarakat, sehingga totalnya mencapai Rp 9,5 miliar,” tambahnya.

Setelah patung-patung dirobohkan, tempat wisata Setigi dan KPI tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu, Pemerintah Desa Sekapuk akan segera melakukan rapat bersama untuk mengatur ulang Bumdes.

“Saya meminta agar tim keamanan menjaga ketertiban selama kegiatan ini berlangsung. Setelah selesai, kita bisa kembali ke rumah masing-masing, agar Desa Sekapuk ini memiliki nama yang santun dan terhormat,” kata Plt. Kades Sekapuk, Ridlo’i.

Mantan Kades Sekapuk, Abdul Halim, dalam media sosialnya mengungkapkan bahwa terkait gaji sebesar Rp 19,5 miliar tersebut merupakan hasil dari rapat bersama jajaran Bumdes dan pengelola wisata Setigi dan KPI. Gaji tersebut merupakan upah sebagai komisaris dalam usaha Bumdes.

“Yang jelas, terkait gaji tersebut sudah diputuskan dalam rapat bersama. Pada saat itu, kami juga telah mempekerjakan tim ahli dari luar dengan upah yang tinggi. Kemudian, dalam rapat kita sepakati bahwa Pak Kades akan menjadi komisaris, sesuai dengan AD ART yang berlaku. Gaji komisaris merupakan 3 kali gaji Direktur. Hal tersebut menjelaskan mengenai regulasi penggajian sebesar Rp 19,5 juta. Target pendapatan Bumdes adalah Rp 3 sampai Rp 5 miliar,” jelas Abdul Halim.

Mengenai saham HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebesar Rp 364,8 juta, menurut Abdul Halim, dana tersebut digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan perekonomian desa yang diinisiasi oleh seseorang.

“Tujuan saya adalah agar pemimpin kedepan saling berlomba memberikan gagasan baru, karena setiap gagasan baru akan diberikan anggaran sesuai dalam AD ART,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Halim juga setuju dengan adanya audit untuk menjaga transparansi keuangan. “Jika perlu diaudit semenjak saya menjabat, silahkan saja. Pada tahun-tahun sebelumnya juga telah dilakukan audit. Saya siap membantu sebagai masyarakat jika diperlukan,” pungkasnya. (*/tribun)

About The Author

BNews 5

See author's posts