Aplikasi Siskeudes Permudah Perangkat Desa Untuk Transparasi Dana Desa

BNews–MUNGKID– Berbicara soal Dana Desa tidak terlepas dengan sebuah anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, transparasi dan sistematis menjadi prioritas penting dalam penggunaan angagran dana desa.

Hal tersebut disampaikan Bupati Magelang  Zaenal Arifin saat membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa se-kecamatan Candimulyo Tahun 2021. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang, Kamis (4/1/2021).

“Bapak Ibu (Kepala Desa) diharapkan bisa mengelola anggaran dana desa ini dengan sebaik-baiknya, dan desa memang diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes saat ini telah dilaunching oleh Kemendagri, juga telah memuat Laporan Tanggap Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai,” katanya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa aplikasi Siskeudes dibangun oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa. Yakni dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Oleh karena itu, lanjutnya  APBDES harus sudah disusun dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes ini. Sehingga para kepala desa beserta Perangkatnya dituntut untuk menguasai Aplikasi Siskeudes ini, agar APBDES dapat tersusun tepat waktu dan Program Pembangunan Desa bisa berjalan.

“Ada satu hal yang tidak kalah penting, sejalan dengan Program Smart City yang saat ini sudah dijalankan di Kabupaten Magelang. Saya mengharapkan Siskeudes di Kabupaten Magelang nantinya bisa on-line agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaporkan secara real time,” ungkapnya.

Untuk diketahui pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Dimana  Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan alokasi Anggaran Dana Desa sebesar lebih dari Rp. 391.044.109.000 (391M) . Dengan skema pencairan 40 persen di tahap pertama, 40 persen di tahap kedua, dan 20 persen di tahap ketiga. Dengan jumlah Desa Mandiri sebanyak 13 desa, dan  regular sebanyak 254 desa.

Sementara prioritas penggunaan dana desa saat ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia; Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara lebih transparan dan sistematis. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: