Belum Ada Jawaban dari Prabowo, PPPK Paruh Waktu Siap Turun ke Jalan
- calendar_month 17 jam yang lalu
DPP PPPK PW Indonesia
Aliansi juga menilai pemberhentian PPPK paruh waktu setelah kontrak berakhir pada 2026 berpotensi menjadi pelanggaran kontrak sosial negara terhadap para pegawai yang telah lama mengabdi.
Selain itu, mereka meminta pemerintah tidak hanya menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah, melainkan menghadirkan solusi nasional melalui rekonstruksi sistem penggajian.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Rini mengusulkan agar pemerintah mengatur ulang mekanisme pembiayaan gaji PPPK paruh waktu melalui APBN, misalnya lewat skema Dana Alokasi Umum yang penggunaannya ditentukan pemerintah pusat.
“Jika status mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka standarisasi kesejahteraan harus menjadi tanggung jawab nasional, bukan bergantung pada kekuatan fiskal daerah yang jomplang,” tegas Rini.
Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia juga meminta agar tahun 2026 dijadikan masa evaluasi dan transisi menuju pengangkatan PPPK penuh waktu secara bertahap, bukan menjadi momentum pemutusan hubungan kerja massal.
“Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun evaluasi untuk pengangkatan secara bertahap berdasarkan masa kerja dan kebutuhan organisasi, bukan menjadi “tahun eksekusi” PHK,” tegas Rini Antika.
Rini berharap seluruh fakta serta solusi yang disampaikan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia dapat menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil kebijakan terkait nasib PPPK paruh waktu di Indonesia. (*/JPNN)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar