BREAKING NEWS : Pemerintah Terapkan PSBB Jawa-Bali Mulai 11 Januari 2021

BNews—NASIONAL—Pemerintah membuat kebijakan baru yakni membatasi kegiatan masyarakat dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat. Langkah tersebut guna menekan penularan Covid-19.

Pemberlakuan PSBB tersebut di wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Yang mana berlaku mulai 11-25 Januari 2021 mendatang atau berlaku selama 14 hari.

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan empat parameter antara lain tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen.

Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

”Penerapan pembatasan secara terbatas di lakukan provinsi di Jawa dan Bali,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (6/1). Dikutip dari CNNIndonesia.

Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan larangan kegiatan melainkan pembatasan. Kemudian dalam mengambil kebijakan itu, kata Airlangga, pemerintah melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU.

Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen. Menurutnya, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Adapun poin-poin penerapan pengetatan pembatasan itu meliputi:

1. Membatasi kapasitas tempat kerja dengan work from home 75 persen dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat.

2. Kegiatan belajar mengajar secara daring.

3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan protokol kesehatan secara ketat.

4. Pembatasan jam buka kegiatan-kegiatan pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00. Sedangkan untuk makan-minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui take away dan delivery tetap diizinkan.

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

6. Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi diatur. (mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: