IKLAN PARTAI HUT DEMOKRAT

Ganjar : Hindari Praktik Jual Beli Jabatan Harus Lelang Jabatan Terbuka

BNews–SEMARANG— Kasus jual beli jabatan masih tidak bisa dipungkiri masih banyak terjadi. Di Jawa Tengah, pun demikian pasca tertangkapnya Bupati Kudus HM Tamzil oleh KPK beberapa waktu lalu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tak memungkiri hal itu. Dulu saat awal dia masuk, ada praktek serupa yang masih berjalan.  “Dulu awal saya masuk ke sini (Pemprov Jateng), isu tentang praktik jual beli jabatan itu masih santer terdengar. Informasinya, siapa yang dekat dengan pejabat dan punya uang, maka mereka pasti menduduki jabatan strategis,” kata Ganjar kemarin.

Bahkan, Ganjar menemui sendiri praktik jual beli jabatan itu tumbuh subur di Jateng, saat itu. Pernah ada cerita, seorang pejabat yang mengaku tim suksesnya, menekan pihak lain untuk memasukkan orang kepercayaannya ke dalam pemerintahan. Ada pula oknum anggota Satpol PP yang menjadi calo, dengan menjanjikan dapat memasukkan orang ke lingkungan Pemprov Jateng.

“Saat itu saya cari orang-orang ini. Setelah ketemu dan terkonfirmasi bahwa mereka melakukan pelanggaran, langsung saya pecat,” tegasnya.

Sadar akan praktik tidak sehat itu, Ganjar kemudian mencari cara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Salah satu terobosan yang dilakukan Ganjar adalah dengan lelang jabatan.

Lelang jabatan yang dilakukan Ganjar menjadi cara ampuh memotong mata rantai praktik jual beli jabatan yang selama ini berlangsung. Dengan proses yang transparan dan membuka pintu pengawasan selebarnya kepada publik, praktik suap menyuap untuk memperoleh jabatan menjadi tertutup.

“Dengan proses lelang jabatan itu, praktik jual beli jabatan saya babat habis. Saat ini, praktik semacam ini saya katakan sudah tidak ada. Orang-orang yang melakukan itu sudah tiarap semuanya,” ujarnya.

Loading...

Apabila masih ada praktik jual beli jabatan, maka Ganjar mengatakan, hal itu kuno dan memalukan. Dengan keterbukaan informasi dan pengawasan aparat penegak hukum yang ketat, upaya jual beli jabatan sudah tidak mungkin dilakukan.

“Kalau ada yang melakukan, seperti di Kudus kemarin, ini sesuatu yang luar biasa. Betul-betul nekat,” jelasnya.

Salah satu orang yang merasakan manfaat dari hilangnya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Jateng adalah Jumeri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng yang baru dilantik pada awal Mei lalu. Jumeri yang merupakan salah satu produk lelang jabatan mengatakan, dengan hilangnya praktik jual beli jabatan, kesempatan untuk menduduki jabatan tinggi di Pemprov Jateng menjadi terbuka lebar.

“Kalau tidak ada mekanisme lelang jabatan seperti ini, mustahil saya bisa seperti sekarang. Saya masuk tanpa menggunakan uang, tanpa dibawa orang lain. Semuanya saya lakukan murni sesuai mekanisme lelang jabatan yang berlaku,” kata mantan Kepala SMKN Bawen itu.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono mengatakan, proses lelang jabatan yang dilakukan Ganjar merupakan cara efektif menghapus praktik buruk jual beli jabatan.

“Dengan mekanisme itu, para pejabat tidak lagi mengandalkan kenalan atau uang untuk memperoleh jabatan, namun harus bersaing secara sehat dan meningkatkan performa kinerjanya,” ucapnya. (bn1/lhr)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: