Gubernur Jateng Pastikan Tahun 2020 Semua SMA/SMK/SLB Gratis
BNews—SEMARANG— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menggratiskan biaya sekolah bagi siswa SMA/ SMK/ SLB negeri pada tahun ajaran baru 2020/ 2021. Kabar gembira tersebut disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Jumat (27/12).
Dalam konferensi pers, Ganjar menuturkan, sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 860,4 miliar untuk mendukung program tersebut. Ia berharap, program itu dapat mempercepat terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di Jawa Tengah.
Kata Ganjar, dalam pelaksanaan program harus mendapat dukungan penuh dari seluruh kepala sekolah yang ada. Pihaknya juga akan mengawasi agar di sekolah-sekolah negeri tidak terjadi banyak pungutan.
”Kami akan awasi. Jangan sampai SPP-nya gratis. Tapi pihak sekolah tetap meminta pungutan-pungutan biaya lainnya,” katanya.
Selain biaya pendidikan gratis, tahun depan Pemprov Jateng juga akan memberikan seragam sekolah gratis bagi siswa miskin. Anggaran sebesar Rp 14,6 miliar telah dipersiapkan untuk membelikan seragam gratis bagi 97.614 siswa miskin.
Sektor lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tahun depan, seluruh GTT dan PTT akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) plus 10 persen.
”Kami juga akan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta Rp 123,85 miliar. Bosda MA negeri dan swasta Rp 26,5 miliar, insentif guru keagamaan dan lainnya,” terang Ganjar.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengimbuhkan, terkait kemiskinan, pihaknya menargetkan di tahun depan angka kemiskinan di Jawa Tengah dapat ditekan. Targetnya turun satu digit atau 9,8 persen. Maka, berbagai program prioritas seperti renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik bagi warga miskin dan program lain akan terus digenjot.
”Butuh dukungan semua pihak agar semua program prioritas di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga berharap, program pendampingan satu OPD satu desa miskin dapat diterapkan di kabupaten/ kota,” imbuh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. (lhr/han)
About The Author
