Jateng Tertinggi Kredit Perumahan, FLPP Tembus 24.470 Unit dan Ditarget Naik 2026
- calendar_month Ming, 5 Apr 2026

Penyaluran Kredit Perumahan di Jateng Capai Rp2,3 Triliun, Gubernur Ahmad Luthfi Tuai Apresiasi
BNews-JATENG – Kebutuhan hunian masyarakat di Jawa Tengah hingga kini masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut turut berdampak pada tingginya penyaluran kredit pembiayaan perumahan di wilayah ini.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang perumahan; atau Kredit Program Perumahan (KPP) pada periode 1 Januari hingga 1 April 2026; Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama nasional dengan nilai penyaluran mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Adapun daerah dengan penyaluran terbesar di Jawa Tengah masing-masing berada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, disusul Kabupaten Banyumas sebesar Rp117,4 miliar, dan Kabupaten Sragen sebesar Rp115,6 miliar.
Atas capaian tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar Maruarar saat bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Jawa Tengah Juga Masuk Peringkat Dua Nasional Program FLPP
Selain unggul dalam penyaluran kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat capaian positif dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi.
Berdasarkan data Kementerian PKP, Jawa Tengah berada di peringkat kedua nasional dalam program tersebut. Sepanjang tahun 2025, pembiayaan FLPP di Jawa Tengah tercatat mencapai 24.470 unit rumah.
Menteri PKP yang akrab disapa Ara itu berharap capaian tersebut bisa terus ditingkatkan pada tahun ini.
“Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” jelas menteri yang akrab disapa Ara ini.
Bahas Akselerasi Program Perumahan dan Permukiman 2026
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, turut dibahas berbagai rencana percepatan program perumahan dan permukiman di Jawa Tengah untuk tahun 2026.
Beberapa program yang menjadi pembahasan antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, hingga pemberdayaan UMKM genteng.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Menurut Maruarar, potensi sentra produksi genteng di Jawa Tengah juga akan didorong agar ikut menopang program pembangunan perumahan.
“Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju,” paparnya.
Ahmad Luthfi Ungkap Backlog Perumahan di Jateng Turun 20 Persen
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi hadir didampingi sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, serta Wakil Bupati Boyolali.
Ahmad Luthfi menjelaskan, penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai 274.514 unit. Dengan capaian itu, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah kini berada di angka sekitar 1.058.454 unit, atau turun kurang lebih 20 persen.
Penanganan backlog tersebut dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
“Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan,” kata Luthfi.
Jawa Tengah Didukung Jadi Prioritas Program Perumahan Nasional
Capaian Jawa Tengah dalam sektor pembiayaan perumahan menunjukkan bahwa kebutuhan rumah layak huni di daerah ini masih sangat besar. Di sisi lain, tingginya serapan program pemerintah juga menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah berpotensi menjadi salah satu daerah prioritas; dalam pengembangan sektor perumahan nasional pada 2026.
Dengan dukungan program KPP, FLPP, BSPS, rumah susun, hingga penataan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; diharapkan mampu mempercepat pengurangan backlog sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*/ihr)
About The Author
- Penulis: BNews 2




Saat ini belum ada komentar