Jogja Tak Jadi Lockdown, Sri Sultan : Saya Nggak Kuat Untuk Ngragati

BNews–JOGJA– Dipastikan kembali oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Yakni terkait tak akan lockdown DIY meskipun kasus covid-19 di wilayah tersebut meningkat .

 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan lebih ketat menjadi kebijakan untuk menekan lonjakan kasus virus Corona atau COVID-19.

Menurut Sultan, lockdown juga tak efektif jika hanya berlaku untuk masyarakat DIY. Sementara daerah lain masih tetap membebaskan mobilitas warga.

“Nek di-lockdown, kabeh tunggu ning ngomah (kalau di-lockdown, semua berada di dalam rumah). Nggak boleh keluar. Gitu loh. Tapi kalau Yogya di-lockdown, ya kan, rakyat Yogya ora oleh (tidak boleh) keluar rumah, ning saka (tapi dari) Jakarta, saka (dari) Jawa Timur mlebu (masuk) Yogya terus arep ngapa (masuk Yogya terus mau apa)?” kata Sultan usai memimpin rapat COVID-19 bersama Bupati dan Wali Kota se-DIY, di Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan, Yogyakarta, Senin (21/6/2021).

Sultan menegaskan, jika harus memberlakukan lockdown, sangat berat bagi pemerintah. Sebab, Pemda DIY harus mengganti pendapatan dari larangan berjualan kecuali apotek, toko obat, dan supermarket.

“Nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat untuk ngragati (membiayai) rakyat sak Yogya. Keputusannya tetap PPKM, di mana konsekuensinya jangan pernah mengatakan lockdown, totally close, yang buka hanya apotek, toko obat dan supermarket. Pemerintah ganti duit. Kita nggak kuat,” jelasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Sultan, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Di mana pusat memilih untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menjaga penularan COVID-19.

“Pusat kan keseimbangan ekonomi,” katanya.

Ia menegaskan, membatasi mobilitas penduduk akan dilakukan dengan memaksimalkan peran dari satgas di tiap RT melalui kalurahan. Mereka yang membatasi pergerakan masyarakat agar tidak terjadi penularan virus Corona.

“Untuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan membatasi pergerakan, mobilitas masyarakat. Membatasi di antara mereka di setiap kelurahan. Satgas yang belum terbentuk mohon untuk diselesaikan. Karena bagaimana, satgas ini penting untuk diambil kebijakan,” pesan Sultan. (*)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: