Jokowi : Kepala Daerah Jangan Asal Ambil Kebijakan Pelonggaran Pembatasan
- calendar_month Kam, 25 Jun 2020
Presiden Jokowi (Foto: Istimewa)
BNews–NASIONAL-– Beberapa daerah di Indonesia mulai mendekati era new normal setelah pandemi covid-19. Beberapa pelonggaran pembatasan sudah mulai dilakukan, namun Jokowi memberi himbauan kepada para Kepala Daerah.
Presiden Joko Widodo meminta setiap kepala daerah mendengarkan saran dari para pakar sebelum membuat pelonggaran pembatasan. Hal itu bertujuan agar pelonggaran yang dilakukan tidak membuat penyebaran virus corona Covid-19 semakin meningkat.
“Saya titip ini utamanya kepada gubernur, bupati dan walikota, agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy, selalu merujuk pada data science. Dan juga saran dari scientist,” kata Jokowi siang ini di Surabaya (25/6/2020).
Menurut dia, kepala daerah bisa meminta saran dari epidemiolog terkait kondisi laju penularan Covid-19 di suatu daerah. Selain itu bisa juga meminta saran dari pakar-pakar yang ada di perguruan tinggi.
“Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya,” sambungnya.
Jokowi menyadari bahwa kebijakan terkait pelonggaran pembatasan harus diambil karena berkaitan juga dengan ekonomi masyarakat.
Dengan meminta saran dari pakar, maka tiap kepala daerah bisa mengetahui persis sektor mana yang harus dibuka dan mana yang belum boleh dibuka.
“Sektor yang memiliki risiko rendah tentu saja didahulukan, sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja dinomorduakan. Serta sektor yang memiliki sektor tinggi dinomor tigakan atau dinomorempatkan atau dinomorlimakan,” pungkasnya. (*/islh)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar