Kades di Kabupaten Magelang Wajib Transparan Soal Dana Desa

BNews—MAGELANG— Tepat pekan lalu, sebanyak 293 calon Kepala Desa di Kabupaten Magelang resmi disumpah dan dilantik oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin. Para pemimpin pada level desa itu diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanah. Termasuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana desa.

Menurut pengamat isu aktual sekaligus budayawan, Tri Yudho Purwoko mengatakan, setiap aktifitas program yang menggunakan dana desa harus diketahui masyarakat. Baik melalui pemasangan papan pengumuman di balai desa hingga titik-titik keramaian. Sebab, siapa saja memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Dana Desa tidak sedikit jumlahnya. Bisa sampai miliaran. Masyarakat yang baik harus sadar dan turut mengawal penggunaan dan pengelolaannya,” kata Purwoko, belum lama ini.

Purwoko kemudian menyoroti fungsi dan efektifitas lembaga-lembaga yang berada ditingkat desa. Dimana Lembaga tersebut harus benar-benar berfungsi sehingga bisa mengawal dan membantu kinerja pemerintah desa.

Seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) harus berfungsi dengan baik. Masyarakat seharusnya diberi pemahaman untuk memiliki hak memeriksa aktifitas BPD dan LPMD. Terlebih dua Lembaga tersebut mewakili masyarakat untuk mengawal kebijakan dan kinerja pemerintah desa.

”Saya kira saat ini peran BPD untuk mengawal dana desa masih jauh dari maksimal. Akibatnya, bila BPD tidak atau kurang berfungsi maka potensi penyelewengan anggaran akan lebih terbuka,” ungkap Purwoko.

Imbuh Purwoko, wajah desa tergantung kepala desa dan perangkatnya. Menurut dia, ukuran kepala desa yang baik adalah memiliki nilai intelektual, wawasan, kemampuan komunikasi dan attitude (sikap).

Loading...

”Empat nilai itu harus utuh. Apabila dia punya intelektual, wawasan, kemampuan komunikasi tetapi tidak memiliki attitude, kemungkinan akan menimbulkan potensi korupsi atau penggelapan. Dan untuk memilih kepala desa yang baik, diawali dengan tidak ada money politik,” imbuh dia.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Magelang, M Zuhron Arofi mengungkapkan, sumpah janji yang dilakukan sebanyak 293 Kepala Desa pekan lalu sebatas formalitas. Sedang esensi daripada sumpah tidak saja janji kepada masyarakat melainkan juga kepada Tuhan dan diri sendiri.

”Namun bagaimanapun, kepala desa yang dilantik hendaknya memegang teguh sumpah, amanah, amanat dan mandat yang diberikan masyarakat,” pesan dia. (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: