Ketua DPRD Magelang Puji VDK 2025, Klaim Jadi Big Data Penanganan Kemiskinan
- calendar_month Sen, 15 Sep 2025
Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos. (foto: ist)
BNews—MAGELANG— Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, mengapresiasi pelaksanaan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) oleh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Magelang.
“Dari VDK ini, Pemkab Magelang jadi punya big data sampai tataran mikro. Nah OPD punya kewenangan terhadap renja dan renstra, nantinya OPD-OPD harus menyesuaikan, renja-nya berbasis (data hasil VDK) itu,” kata Sakir seusai Rapat Paripurna, Jumat (12/9).
VDK yang dilaksanakan ASN Pemkab Magelang pada 14–29 Agustus 2025 ini menghasilkan dokumen berupa data kemiskinan.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mengambil kebijakan penanganan masalah kemiskinan.
Menurut Sakir, intervensi terhadap masalah kemiskinan di Pemkab Magelang harus menyesuaikan dengan data hasil VDK.
“Nanti akan melakukan program apa untuk penanganan kemiskinan, yang outputnya angka kemiskinan di Kabupaten Magelang bisa turun, lebih besar daripada sebelum ada VDK. Untuk anggarannya bisa kita alokasikan, nanti dibahas dengan DPRD,” katanya.
DPRD juga siap bersinergi dalam penanganan kemiskinan agar tidak tumpang tindih dengan program dari pusat maupun provinsi. Namun pada dasarnya, ia menegaskan penanganan kemiskinan merupakan urusan wajib pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
“Ada dua strategi dalam menangani kemiskinan, pertama mengurangi beban pengeluaran, kedua menambah pendapatan,” jelasnya.
Sakir mengaku sangat mengapresiasi para ASN yang telah melaksanakan VDK dengan sungguh-sungguh.
“Kemarin waktu saya hadir di malam puncak penganugerahan VDK Awards Tahun 2025, saya mendengar cerita pengalaman para ASN, ada banyak cerita-cerita mengharukan saat mereka melakukan VDK. Tentunya ini menjadi kesan-kesan yang baik,” kata Sakir.
Ia menambahkan, lembaga DPRD memiliki kepentingan strategis dengan data hasil VDK meskipun anggota DPRD tidak ikut melaksanakan VDK secara langsung.
“Tetapi datanya penting bagi kami untuk menyusun kebijakan dan regulasi, anggaran, dan pelaksanaannya nanti akan terus dilakukan pengawasan. Selain itu hasil VDK juga akan terus digunakan untuk mengevaluasi rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (bsn)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar