Masih Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan di Yogya, Sultan HB X : Lakukan Sanksi Secara Konsisten

BNews—YOGYAKARTA—Satpol PP DI Yogyakarta mencatat pada akhir pekan 19-20 September, lebih dari 1.000 orang melanggar protokol kesehatan di 64 titik di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

Kepala Satpol PP DI Yogyakarta Noviar Rahmad mengatakan sesuai data pada 19-20 September, masih ada ratusan orang yang melanggar protokol kesehatan. Tercatat pada Sabtu (19/9/2020) ada 789 pelanggar dan Minggu (20/9/2020) ada sekitar 805 pelanggar. Jumlah tersebut dari data di 64 lokasi di DI Yogyakarta.

”Pelanggaran diberi sanksi sosial menyapu jalan sama memungut sampah. Sanksi sosial kita tidak menerapkan denda,” katanya. Dikutip dari Kumparan.

Dia menyebut para pelanggar itu mayoritas tersebar di berbagai lokasi wisata. Seperti sepanjang pantai, kawasan Kaliurang Sleman, Waduk Sermo Kulon Progo, hingga sepanjang Tugu Pal Putih dan Malioboro.

Terkait hal ini, Gubernur DI Yogyakarta Sultan HB X menyebut bahwa kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan masih rendah. Terlebih di kawasan seperti Malioboro yang banyak dikunjungi orang dari luar Yogyakarta.

”Kalau saya ya perlu kita lakukan indentifikasi ya, 1.000 itu kawasannya di mana, itu bagi saya jadi sangat penting. Kawasan Malioboro akan berbeda dengan kawasan yang sifatnya lokal. Dalam arti kemungkinan dari luar Yogya itu juga masuk,” kata Sri Sultan, Selasa (22/9/2020).

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Sultan menilai, kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap invidu berbeda-beda pemahaman dalam konteks untuk menjaga kesehatan. Prinsipnya setiap masyarakat harus punya kesadaran kesehatan yang sama bahwa melaksanakan protokol kesehatan tidak untuk mempersulit diri, tapi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain.

“Asal pemahaman itu sama, saya kira tidak ada yang tidak pakai masker. Tapi konteks seperti itu tidak mudah, faktanya masih ada yang tidak mau pakai masker. Sehingga kami punya kerja sama dengan kota, dengan barcode, itu harapannya kalau ada yang positif kami ada kemudahan untuk melakukan tracing karena meninggalkan nama, alamat, nomor telepon,” jelasnya.

Sri Sultan juga meminta kabupaten kota lebih tegas untuk mendisiplinkan masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sanksi dengan konsisten.

”Nah, kota saya kira kan menerapkan sanksi, ya sudah dilakukan sanksi secara konsisten saja, karena itu memungkinkan. Karena yang punya rakyat itu Kabupaten/Kota bukan provinsi. Provinsi itu koordinator dengan otonomi daerah,” ujarnya.

Tambah dia, penerapan sanksi yang tegas ini diperlukan karena kesadaran untuk disiplin memang mahal harganya.

“Jadi kami provinsi tidak memberikan sanksi. Tapi kabupaten/kota yang memberikan sanksi. Jadi terapkan aja secara konsisten dan tidak segan-segan memperingatkan, karena kesadaran itu memang mahal, gitu,” pungkasnya. (*/mta)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: