Massa FPR Dikeroyok Warga Saat Hendak Demo Ke Gubernur Yogyakarta

BNews–JOGJA– Kejadian tidak terduga ketika akan dilakukan sebuah aksi penyampaian aspirasi oleh Aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Yogyakarta di depan Kantor Gubernur DIY, Kota Jogja (8/3/2021). Pasalnaya keributan terjadi ketika salah satu peserta dikeroyok oleh sekelompok orang yang diketahui merupakan warga setempat.

Pengeroyokan terjadi saat massa aksi yang datang dari arah timur sampai di depan Kantor Gubernur DIY sekitar pukul 14.40 WIB. Tiba-tiba dari arah berlawanan sekelompok pria menghampiri peserta dan meneriaki mereka untuk pulang.

Beberapa pria menendang motor yang dibawa peserta. Salah satu pria dari kelompok penghadang bahkan memukulkan helm ke seorang peserta. Situasi kian panas ketika seorang peserta dikeroyok oleh beberapa orang dari kelompok tersebut.

“Tiba-tiba saja tadi dipukul rame-rame sama mereka, kira-kira tiga sampai lima orang,” kata Arif, 20, peserta demo yang menjadi korban pemukulan kepada wartawan di lokasi Senin (8/3/2021). Beruntung Arif berhasil lolos meski harus menerima sejumlah bogem mentah di kepalanya. Dikutip harjo.

Seusai insiden itu, jajaran kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi berupaya mempertemukan kelompok penghadang dan peserta. Mediasi berhasil dilakukan meski berjalan alot dan sempat terjadi keributan kecil.

“Tadi warga menolak itu karena menimbulkan kerumunan. Tapi akhirnya sudah damai dan warga menyepakati boleh ada, tapi pelaksanaannya dibatasi 10 orang dan menyesuaikan protokol kesehatan,” terang Kasi Pengendalian dan Operasional Satpol PP DIY, Edhy Hartana.

Sementara itu salah satu warga yang turut menghadang peserta unjuk rasa, Heru, mengatakan warga menolak adanya kegiatan tersebut karena dikhawatirkan bisa mengganggu wisatawan.

“Kami tidak mau ada demo, kalau ada demo wisatawan jadi takut,” ujarnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Dari pantauan Harian Jogja, penyampaian aspirasi itu akhirnya bisa dilakukan.

Adapun Aliansi FPR Yogyakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) hingga SERUNI itu menyerukan agar para perempuan bangkit untuk melawan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dianggap anti rakyat dan demokrasi.

FPR juga menyampaikan 20 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya penghentian perampasan dan monopoli tanah; penghentian diskriminasi upah pada buruh dan buruh tani perempuan, memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan Indonesia dari segala bentuk kekerasan, penghentian liberalisasi di sektor kesehatan hingga pencabutan Pergub DIY No 1 tahun 2021 tentang tentang pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: