MenPAN RB Sebut Pengelola Candi Borobudur Bakal Dibubarkan

BNews—NASIONAL— Upaya Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi dan mengurangi lembaga yang tidak penting bakal terus berlanjut. Dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pembubaran lembaga negara yang dinilai tak efektif.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi beberapa hari lalu. Dia menyinggung masih banyak lembaga yang tumpang tindih kewenangan.

Tjahjo mencontohkan beberapa lembaga yang dinilai tidak efektif. Sehingga wewenangnya sering bertabrakan dan tidak sinkron.

Tjahjo juga mencontohkan Pengelola Candi Borobudur. Menurut dia, Candi Borobudur saat ini dikelola oleh hampir empat perusahaan pelat merah selain pemerintah provinsi Jawa Jateng.

“Dan ada pemerintah kabupaten Magelang yang ada. Ini bentuk yang ingin kita efektifkan, efisienkan, pendekatan utama bukan aspek anggaran tapi membangun birokrasi yang tepat untuk ambil keputusan,” ujar Tjahjo.

Dia mencontohkan lagi, jembatan penyebrangan antara Surabaya-Madura. “Itu Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Pemkot Kabupaten Sumenep ikut terlibat dalam sebuah jembatan itu. Ditambah lagi Badan Pengelola Jembatan Suramadu. Belum Lagi Kementerian PUPR,” katanya dikutip cnbc.

Tjahjo menyebut setidaknya, ada belasan lembaga hingga komite yang akan dibubarkan pada akhir bulan ini. Pemerintah tidak merinci secara detail, namun ada sekitar 12 atau 13 lembaga yang akan dibubarkan.

Loading...
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Tjahjo memberikan sedikit bocoran lembaga-lembaga mana saja yang akan dibubarkan pemerintah. Namun, pernyataan sang menteri tidak secara spesifik.

“[Sektor] umum. Tunggu setelah perpresnya turun,” kata Tjahjo, Rabu (12/8/2020).

Tjahjo pun tidak menjelaskan secara merinci kapan dasar hukum pembubaran lembaga tersebut akan diterbitkan. Yang pasti, aturan tersebut hanya tinggal menunggu paraf dari Jokowi.

Pada akhir bulan lalu, Tjahjo memang telah memberikan isyarat pembubaran lembaga jilid kedua dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Adapun lembaga yang dibubarkan adalah yang teridentifikasi tumpang tindih dengan lembaga lain.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, waktu Jokowi telah meneken Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Perpres tersebut tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam perpres tersebut, Jokowi secara resmi membubarkan 18 lembaga maupun komite yang mayoritasnya dibentuk di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (her/wan)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: