Paguyuban Pedagang Muntilan “Pecah” Soal Harga Tebus Kios dan Los

BNews—MUNGKID—Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat (Formas) Kabupaten Magelang mengeluhkan harga tebus kios, los dan lesehan pasar baru Muntilan. Mereka juga menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang terkait sistem pengelolaan lahan parkir hingga transparansi daftar nama calon pedagang pasar.

Sekretaris Jenderal Formas Kabupaten Magelang, Ichsani, jelang penempatan pasar baru 1 September besok, sebagian besar pedagang mengaku keberatan soal tarif tebus kios, los dan lesehan. Harga yang diajukan Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang dinilai memberatkan pedagang pasar.

”Berbagai keputusan pedagang yang diwakili Paguyuban Pedagang Pasar Muntilan yang dipimpin Bapak Untung ternyata tidak merepresentasikan keinginan pedagang. Sebagian pedagang merasa keberatan dengan harga tebusan kios, los dan lesehan sekarang,” terang Ichsani.

Dia juga mempertanyakan keabsahan hasil kajian yang dilakukan konsultan jasa penilai. Penentuan harga tebus ternyata sudah terjadi sebanyak empat kali perubahan. Hasil kajian pertama lebih murah dibanding harga saat ini dengan kenaikan nyaris dua kali lipat.

”Kami mencatat, harga kios dalam kajian awal Rp 70 juta menjadi Rp 145 juta. Harusnya harga terjangkau bagi seluruh pedagang,” keluhnya.

Ichsan merekomendasikan perlunya aturan serta tata cara pembayaran kios, los, dan lesehan yang jelas. Sehingga pedagang dapat menyelesaikan pembayaran tepat waktu.

”Jangan sampai pelunasan pembayaran kios, los dan lesehan menjadi persoalan hingga berlarut seperti penebusan Pasar Secang,” katanya mengingatkan.

Seharusnya Bupati Magelang melakukan pemanggilan kepada konsultan jasa penilai sebagai upaya mendapat kejelasan perihal perubahan harga. Apalagi sebelumnya, Kadinas Disdagkop-UMKM, Asfuri Muhsis mengatakan jasa penilai tidak bisa diintervensi namun dinas dapat memberikan masukan.

”Dapat kami simpulkan bahwa perubahan harga tersebut diatas karena masukan dari Disdagkop-UMKM Kabupaten Magelang,” ujar dia.

Pihaknya meminta akuntabilitas daftar calon pedagang yang menempati pasar Muntilan. Diharapkan masyarakat dengan mudah mengontrol jumlah pedagang.

”Selain itu, bentuk pengelolaan parkir, kamar mandi dan keamanan, sebaiknya turut melibatkan pemerintah desa.” (han/bn1)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: