Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Magelang Gelar Rakor
- calendar_month Sel, 30 Mei 2023
Rakor Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Magelang
BNews–MAGELANG— Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah mulai berjalan. Sejumlah langkah pencegahan terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang.
Salah satu langkah adalah Rapat Koordinasi (Rakor) tentang netralitas ASN, dengan peserta Kepala OPD dan Camat Se Kabupaten Magelang. Dimana digelar di Omah Budur Jowahan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
“Rakor kali tentang Netralitas ASN, dengan nara sumber Bupati Magelang Zaenal Arifin, Kepala BKPPD Kabupaten Magelang Eko Tavip; dan Sri Wahyu Adnaningsih selaku Akademisi Universitas Diponegoro yang juga mantan komisioner Bawaslu Provinsi Jateng 2017-2022,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Sholeh.
Habib menjelaskan bahwa rakor netralitas ASN bukan tanpa tujuan, namun demi kebersamaan. “Rakor ini bagaimana kita bersama-sama bekerja memuwujudkan pemilu yang sukses, berkualitas tanpa adanya pelanggaran netralitas ASN,” imbuhnya.
Diakuinya, bahwa dalam politik tentu ada tarikan-tarikan baik pada Pemilu maupun Pilkada terkait netralitas ASN. Maka diperlukan untuk berkoordinasi bersosialisasi bagaimana kemudian pentingnya para ASN menjaga netralitas.
“Politik boleh panas, tetapi ASN tetap harus profesional, menjaga intergritas dan kualitas pekerjaannya,” tegasnya.
Habib menyebutkan sejumlah pelanggaran ASN terjadi pada Pemilu yang sebelumnya. Baik dimasa Pemilu maupun Pilkada.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
“Pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya di Kabupaten Magelang terdapat sejumlah pelanggaran netralitas ASN. Baik yang dilakukan mulai dari Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa,” ujarnya.
Habib menceritakan, bahwa di Pilkada 2020 terakhir kemarin ada kasus pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Purworejo. Dimana ada warga Magelang mengajar di Purworejo itu berpihak kepada salah satu Paslon.
“Oleh Bawaslu Purworejo ditangani, dan kita membantu mengkomunikasikannya sampai BKPPD, kemudian temuan ini ditindaklanjuti,” ceritanya.
Diungkapkan juga, bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang saat Pemilu 2019 juga menemukan ASN yang tidak netral. “Saat itu berdasarkan hasil klarifikasi dan hasil kajian kemudian kita rekomendasikan ke Bupati lalu KASN. Dan saat itu sudah turun rekomendasinya berupa hukuman berupan ada surat peringatan dan penundaan kenaikan pangkat. Ada satu ASN di Kecamatan Salaman soal kasus ini,” paparnya.
Sementara, lanjutnya di Pilkada Magelang juga ada yang mendapat hukuman berupa surat peringatan dari KASN. “Di Pilkada Kabupaten Magelang ada pelanggaran ketidanetralan ASN. Dimana yang dilakukan oleh Kepala Dinas, tiga orang Camat, dan untuk Kepala Desa (Kades) banyak,” tegasnya.
Mengetahui sejumlah kasus masa lalu, Habib terus melakukan upaya pencegahan. “Kata orang pengalaman adalah guru terbaik. Maka sejak dini kita berusaha lakukan pencegahan. Langkah pencegahan antara lain mulai dari kerawanannya dimana, potensi bagaimana. Setelah itu lakukan sosialisasi baik secara langsung, media sosial dan teman teman media,” terangnya.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
Terakhir, Habib mengaku melalui acara tersbeut menitipkan pesan kepada Kepala Pimpinan OPD, Kabag dan Camat. “Kami titipkan kepada mereka untuk mengsosialisasikan kepada ASN dibawahnya mereka. Bagaimana ASN dibawah mereka bisa netral dan profesional,” tandasnya.
Sementara Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan bahwa negara Indonesia saat ini terus berbenah dalam rangka menuju Indonesia emas pada tahun 2045, dengan harapan bisa menjadi mercusuar dunia.
Untuk bisa mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan Human Capital/sumber daya manusia yang unggul di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu luar biasa cepatnya.
Lebih lanjut, Zaenal menyampaikan sebentar lagi bangsa Indonesia juga akan memasuki Pemilu serentak yang akan digelar pada tahun 2024 seperti pemilihan Presiden, DPD, DPRD dan juga DPR RI baik itu ditingkat Provinsi maupun di daerah.
Dengan kondisi negara yang akan menggelar Pemilu, diperkirakan para investor-investor asing akan menahan investasinya untuk sementara waktu hingga pada kondisi yang pasti.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
“Maka paling tidak penyelenggaraan Pemilu di Indonesia harus baik sesuai dengan tema besarnya, disitu harus langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” kata, Zaenal.
Ia meyakini para ASN sudah memiliki janji dan sumpahnya akan menjalankan Undang-Undang dan peraturan selurus-lurusnya secara tidak langsung. Maka ketika ASN di jalur Pemerintahan, semuanya disumpah sesuai tusinya masing-masing dan harus dipedomani.
“Marilah kita ikuti regulasi ketentuan-ketentuan yang ada sebagai pijakan kita, agar kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang barokah ke depan, karena kebarokahan itu juga dilihat dari proses yang panjang,” ujarnya. (bsn)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar