Pemkot Magelang ’Bedol Kantor’ Tahun Depan Buntut Sengketa Lahan dengan TNI

BNews—MAGELANG— Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akhirnya melunak dalam sengketa lahan dengan TNI. Rencananya, pemkot bersiap hengkang dari lahan kantor yang diklaim milik akademi TNI pada 2022.

Walikota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan, rencana pemindahan kantor di Jalan Sarwo Edhie Wibowo ini tidak mungkin ditunda dalam waktu lama. ”Tahun 2022, kami harus segera bersiap untuk memindahkan kantor,” tuturnya, Jumat (3/9).

Terdapat sebelas kantor di lahan seluas sekitar empat hektar tersebut, termasuk di dalamnya kantor Walikota dan Sekretariat Daerah Kota Magelang. Menutut Aziz, pemindahan kantor menjadi opsi yang tidak mungkin ditawar lagi.

”Karena sejak 2020 lahan tanah tersebut dinyatakan oleh Kementerian Keuangan sebagai aset Akademi TNI di bawah Kementerian Pertahanan,” terangnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga sudah menyatakan bahwa aset tanah tersebut milik TNI. Adapun Pemkot Magelang hanya diberi izin memanfaatkan untuk sementara waktu saja.

Upaya memindahkan kantor dianggap menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa lahan antara Pemkot Magelang dan Akademi TNI yang sudah berlangsung sejak 2012. ”Pemindahan kantor sebagai solusi sengketa harus segera dilakukan agar masalah ini tidak terus-menerus berkepanjangan dan menjadi beban untuk pemerintahan selanjutnya,” ujarnya.

Aziz menerangkan, Pemkot Magelang sebelumnya sudah berupaya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan meminta keterlibatan pemerintah pusat menangani sengketa ini. Pemindahan kantor nantinya akan segera dilakukan mengikuti instruksi pemerintah pusat yang diberikan sebagai jawaban atas surat tersebut.

Aziz mengatakan, Pemerintah Kota Magelang memiliki sejumlah alternatif tempat sebagai lokasi kantor baru. Namun, tidak ada satu pun lokasi menyediakan gedung yang siap dipakai. Untuk itu, Pemkot nantinya tetap harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik gedung.

”Di masa pandemi, menganggarkan dana untuk pembangunan fisik tidak mudah karena banyak anggaran kegiatan terfokus untuk penanganan Covid-19,” ujarnya. Terkait masalah ini, pemerintah pusat diminta hadir membantu memecahkan persoalan anggaran ini. (ifa/han)

Sumber: Kompas

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: