Pendataan Warga Miskin, Pemkot Magelang Libatkan RT/RW

BNews—MAGELANG— Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang berupaya agar data warga atau keluarga kurang mampu/miskin di wilayahnya benar-benar valid. Hal itu ditindaklanjuti dengan melibatkan pemangku wilayah, mulai lurah, ketua RT dan RW.

Para pemangku wilayah yang ada di Kota Magelang, melakukan pendataan di masing-masing wilayahnya kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS inilah yang menjadi dasar untuk pemberian bantuan sosial secara nasional dan telah terintegrasi dengan data kependudukan (NIK) Kemendagri.

”Warga yang kurang mampu di data oleh RT dan RW kemudian diserahkan ke kelurahan. Di tingkat kelurahan dilakukan pemeringkatan Desil 1, 2, 3, dan 4+ dengan melibatkan ketua RT dan RW,” Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang, Wulandari Wahyuningsih, Kamis (18/3/2021).

Dia menjelaskan, dalam pendataan di lapangan, Dinsos membekali setiap Ketua RT dan RW dengan berkas format pendataan.  Dalam berkas itu juga disediakan kolom kosong yang bertujuan untuk mendata orang-orang miskin yang tercecer.

“Misalnya setelah didata oleh RT dan RW ternyata masih ada yang belum terdata, maka dapat dimasukkan ke dalam kolom kosong tersebut. Dengan pendataan oleh RT dan RW ini diharap dapat menghasilkan data warga miskin yang sangat valid,” katanya.

Lebih lanjut, Wulan mengakui bahwa pada data di DTKS sebelumnya banyak terjadi komplain. Contohnya, ketika penyaluran bantuan, ada warga yang harusnya tidak berhak menerima tapi menerima begitu juga sebaliknya. Karenanya, dengan pelibatan RT dan RW ini diharapkan data di DTKS semakin akurat.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

”Usai pendataan dan pengecekan di tingkat kelurahan, data akan dikirim ke Dinsos. Selanjutnya kami kirim data tersebut ke Kemensos. Nantinya Kemensos yang akan menentukan siapa yang akan menerima bantuan,” jelasnya.

Jika setelah ada bantuan dan masih ada yang tercecer juga, kata Wulan, pihaknya akan mencarikan solusi lewat bantuan lain. Sehingga, data di DTKS tersebut tetap terpakai.

Di sisi lain, Wulan mengingatkan para ketua RT dan RW untuk tidak boleh ada unsur suka/tidak suka dalam pendataan warganya.

“Penting bagi para Ketua RT dan RW, dalam pendataan jangan ada unsur suka atau tidak suka atau bahkan faktor kedekatan. Misalnya, karena merasa tidak enak dengan si A yang notabene mampu tapi banyak membantu RT, maka dimasukkan ke data warga miskin,” pungkasnya. (mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: