Percepat Pembangunan Desa, Kades Diminta Kembangkan Potensi Daerahnya

BNews—MAGELANG— Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Magelang diminta untuk memprioritaskan percepatan pembangunan di desa masing-masing. Hal ini guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Kades mempunyai wewenang penuh untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kemendes PDTT, Harlina Sulistyorini. Ketika sosialisasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, di Joglo Ndeso, Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu (27/2/2021).

Dia menyebut, melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global, hal ini sudah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia.

”SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Mari bersama-sama mendorong SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa, dan bisa terwujud sesuai dengan harapan, yang utamanya tujuan pembangunan nasional,” katanya.

Dia menjelaskan, pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan  mengurus dirinya sendiri.

Kewenangan ini, kata Herlina, dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa menambahkan. Dana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,” imbuhnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjadi menyebut bahwa acara sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, diharapkan aparat desa bisa memahami eksistensi Undang-undang Desa yang baru, beserta PP-nya. Karena UU Desa tersebut, dalam memposisikan ulang fungsi, peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban Kepala Desa.

”Apa yang menjadi persoalan rakyat di desa, Kades harus mampu mengurainya dengan membangun desa yang didasarkan pada azas demokrasi. Artinya, saat merencanakan pembangunan harus dilakukan secara musyawarah,” ujar dia. (mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: