Bus Listrik Bernama Tidar hingga Truk Musi, Ini Strategi Unik VKTR Tarik Pasar Indonesia

BNews-MAGELANG – PT VKTR Sakti Industries resmi menjadi industri perakitan kendaraan komersial berbasis listrik pertama di Indonesia yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kamis siang.

Perusahaan yang berada di bawah naungan Bakrie Group itu dinilai menjadi salah satu jawaban menghadapi tantangan global saat ini, khususnya dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan dan penguatan industri nasional.

VKTR sendiri berawal dari PT Bakrie Steel Industries yang didirikan pada tahun 2007 untuk mendistribusikan kendaraan dan komponen logam.

Kemudian, pada Maret 2022, perusahaan tersebut bertransformasi menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. Perubahan strategis ini dilakukan untuk menyelaraskan arah bisnis perusahaan dengan dorongan Indonesia menuju sistem transportasi rendah emisi.

Fokus di Bisnis Kendaraan Listrik

Saat ini, VKTR memfokuskan bisnisnya pada perdagangan dan manufaktur kendaraan listrik, khususnya pada sektor perakitan dan karoseri bus listrik, serta perdagangan suku cadang kendaraan listrik.

Melalui fokus tersebut, VKTR terus memperluas jejak bisnisnya di industri kendaraan listrik nasional.

Pada tahun 2024, perusahaan ini telah mengirimkan bus listrik Complete Knock Down (CKD) hasil produksinya sendiri. Selain itu, VKTR juga telah memulai pemesanan 20 armada bus Transjakarta dengan panjang 12 meter.

Direktur Utama PT VKTR Sakti Industries, Dino Ahmad Ryandi, menjelaskan bahwa hingga saat ini perusahaan telah memproduksi total sekitar 120 unit bus dan 20 unit truk.

“Untuk armada busnya itu kami mendapat pesanana dari Trans Jakarta, Trans Jateng ikut tender, sementara Truck itu pesanan dari BUMN, ada PT Antam, Semen Indonesia dan lainnya,” Jelas Dino dijumpai usai peresmian pabrik perakitan kendaraan komersil berbasis listrik.

Bermitra dengan Perusahaan Besar dari China

Dino mengatakan, salah satu keunggulan PT VKTR Sakti Industries adalah memiliki mitra strategis dari China yang saat ini dikenal sebagai salah satu kiblat industri electrical vehicle (EV) dunia.

Karena itu, ia memastikan kualitas dan daya tahan produk kendaraan listrik yang dirakit di VKTR memiliki standar yang kuat.

“Untuk bus listrik ini kita bermitra dengan BYD sebagai perusahaan kendaraan listrik nomor satu di China dan Sinotruck sebagai produsen truk nomor satu di China dan Sacman selaku produsen truck nomor 3 di China,” Imbuh Dino.

Kemitraan tersebut dinilai menjadi modal penting bagi VKTR untuk bersaing di pasar kendaraan komersial listrik, baik di tingkat nasional maupun regional.

Gunakan Komponen Dalam Negeri

Meski menjalin kerja sama dengan perusahaan asal China, VKTR tetap mengedepankan penggunaan komponen dalam negeri.

Dino menyebut sejumlah komponen lokal yang digunakan antara lain ban, pelek, kaca, hingga kerja sama dengan karoseri lokal.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Itu setelah dikalkulasikan muncul Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. nah Step kedua nantinya; pengepackan baterai yang akan dilakukan untuk mengejar TKDN menjadi 80 persen,” Terangnya.

Upaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tersebut dinilai penting untuk memperkuat industri nasional; sekaligus meningkatkan daya saing kendaraan listrik buatan Indonesia.

Gunakan Nama Gunung dan Sungai Indonesia

Tak hanya mengandalkan teknologi dan komponen lokal, VKTR juga berupaya menguatkan identitas produk nasional melalui penamaan armada bus dan truknya.

Untuk armada bus, VKTR menggunakan nama-nama gunung di Indonesia seperti Tidar, Arjuno, Carstenz, Ijen, dan Lokon.

Sementara untuk produk truk, perusahaan ini menggunakan nama-nama sungai besar di Indonesia seperti Musi, Progo, Ombilin, Indragiri, Kapuas, dan Sambas.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pasar lokal sekaligus menanamkan identitas Indonesia pada produk kendaraan listrik nasional.

Pihak VKTR berharap, dengan mengedepankan TKDN dan penggunaan nama-nama khas Indonesia, produk kendaraan listrik komersial; mereka dapat diterima lebih luas oleh pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga kementerian. (*)

About The Author