Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Akhirnya UU Cipta Kerja Disahkan Oleh Presiden Jokowi
- 0Komentar
BNews—NASIONAL— Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Setelah UU Cipta Kerja berlaku, pemerintah akan menyiapkan aturan turunan berupa 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan pantauan di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (3/11), tebal UU Cipta Kerja mencapai 1.187 halaman. […]
Download Lima Versi File PDF Omnisbus Law UU Cipta Kerja
- 0Komentar
BNews–NASIONAL– Dua pekan Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR RI. Banyak gejolak aksi unjuk rasa melakukan penolakan terhadap hal itu di penjuru Indonesia hingga sekarang. Draf UU Cipta Kerja sendiri saat ini sudah di tangah pemerintah. Pekan lalu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyerahkan draf Omnibus Law UU Cipta […]
Mahasiswa dan Buruh Jogja Gelar Demo Hari Ini, Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin,
- 0Komentar
BNews–NASIONAL– Setahun pemerintahan Jokowi-Mak’ruf Amin akan disambut demo mahasiswa di Yogyakarta (20/10/2020). Para demonstran tetap membawa isu sama, yakni penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Humas Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta Revo Lusi menyebut pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Dan akan dipusatkan di Bundaran UGM Yogyakarta, Selasa (20/10) […]
Polemik UU Cipta Kerja, Ganjar Kumpulkan Pihak Terkait Untuk Tukar Pikiran
- 0Komentar
BNews—JATENG—Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundang sejumlah pihak di Jawa Tengah untuk membahas persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertemuan ini digelar di gedung Gradhika Bhakti Praja, pada Senin (12/10/2020). Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Apindo Jateng, Katua Kadin Jateng, Rektor Undip, perwakilan Rektor Unnes, Unisulla dan UNS serta perwakilan buruh. Sebenarnya, Ganjar juga mengundang para Ketua […]
Ganjar Siapkan Ruang Aspirasi Bagi Penolak UU Cipta Kerja
- 1Komentar
BNews—JATENG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, membuka ruang aspirasi bagi pihak-pihak yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Pembukaan ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa saat lalu. Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres sebagai turunan UU Cipta Kerja. ”Insyaallah hari Senin, kita akan kumpulkan para pemangku kepentingan. Ayo kita siapkan saja bagaimana RPP […]
Datangi DPRD Kabupaten Magelang, Ini Tuntutan Buruh Soal UU Cipta Kerja
- 0Komentar
BNews—MUNGKID—Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang menyampaikan keprihatinan atas pengesahan Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja oleh DPR RI. Mereka mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (6/10/2020). Wakil Ketua DPC SPN Kabupaten Magelang, Misbahul Munir mengatakan keprihatinan atas disahkannya UU Omnibus Law ini. Dia menyebut, dengan payung hukum yang ada saat ini saja masih banyak […]
Unduh Draft UU Cipta Kerja Disini
- 0Komentar
BNews—NASIONAL—DPR RI mengesahkan Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU ini merupakan usulan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR untuk disahkan jadi UU Cipta Kerja ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan […]
Ganjar Dukung Pekerja Ajukan Judicial Review Terhadap UU Cipta Kerja
- 0Komentar
BNews—JATENG—Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi pihak-pihak yang tidak menggelar aksi, pasca RUU Omnibus Law disahkan. Ia meminta baiknya melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Diketahui bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja melalui sidang paripurna pada Senin (5/10/2020). Ganjar memahami bahwa keputusan ini tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak. ”Pertama yang kita […]
Jangan Asal Nolak, Pahami Pasal Pasal Kontroversi UU Cipta Kerja
- 0Komentar
BNews—NASIONAL—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Pengesahan UU yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal ini melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020). Pemerintah diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat […]


