Ganjar Dukung Pekerja Ajukan Judicial Review Terhadap UU Cipta Kerja

BNews—JATENG—Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi pihak-pihak yang tidak menggelar aksi, pasca RUU Omnibus Law disahkan. Ia meminta baiknya melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.

Diketahui bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja melalui sidang paripurna pada Senin (5/10/2020). Ganjar memahami bahwa keputusan ini tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak.

”Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua akan bisa mengerti,” kata Ganjar, Selasa (6/10/2020).

Dia menyebut, komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi dan mengapresiasi seluruh pihak yang tak menggelar aksi. Namun begitu, Ganjar juga mendukung langkah pengajuan gugatan judicial review terhadap UU Cipta Kerja.

”Dan komunikasi atau jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya,” kata Ganjar.

Pengesahan RUU Cipta Kerja membuat Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta kerja. Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum SP BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan sejumlah konfederasi serikat pekerja memang telah memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait draf RUU Cipta Kerja tersebut.

”Namun, masih terdapat pasal-pasal yang merugikan pekerja sehingga kami akan membentuk advokasi dan mengajukan gugatan judicial review,” pungkasnya.  (lhr/mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: