Datangi DPRD Kabupaten Magelang, Ini Tuntutan Buruh Soal UU Cipta Kerja

BNews—MUNGKID—Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang menyampaikan keprihatinan atas pengesahan Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja oleh DPR RI. Mereka mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (6/10/2020).

Wakil Ketua DPC SPN Kabupaten Magelang, Misbahul Munir mengatakan keprihatinan atas disahkannya UU Omnibus Law ini. Dia menyebut, dengan payung hukum yang ada saat ini saja masih banyak pelanggaran dan belum bisa membuat pengusaha menaati aturan yang ada.

”Terlebih saat semangatnya membawa investor, tentu akan membawa dampak yang kurang baik ke nasib pekerja. Kami memohon aspirasi kami dapat diteruskan ke DPR,” kata dia, Selasa (6/10/2020) dikutip dari Tribujogja.com.

“UU Cipta Kerja ini karena berkurangnya kehadiran negara dalam perlindungan buruh. Sisi lain dengan adanya kontrak bisa seumur hidup, outsourcing bisa segala bidang usaha, itu yang sangat-sangat merugikan. Dengan dua poin itu saja sudah menghilangkan hak atau masa kerja buruh tidak jelas,” tegasnya.

Menurut salah satu perwakilan dari SPN Kabupaten Magelang, Ismail , Omnibus Law ini adalah ketidakberpihakan para pembuat perundangan terhadap rakyat. Ia memohon dukungan dari DPRD Kabupaten Magelang untuk menyampaikan aspirasi para buruh yang tergabung di SPN itu.

“Yang terjadi di lapangan, diperintahkan melakukan mogok nasional dan unjuk rasa. Tapi melihat kondisi, kita masih bisa bersama-sama mengawal menghindari hal tak dinginkan. Terlebih saat suasana pandemi,” ujar dia.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)
Loading...

Ia mengaku bahwa sejak awal, pihaknya telah menolak pengesahan omnibus tersebut.  ”Tapi realita di Jakarta sudah disahkan, mau tak mau jalan lainnya adalah harus melalui MK dan peraturan undang undang. Kami hanya menyampaikan rasa prihatin kami ke diteruskan ke DPR,” katanya.

Di akhir audensi yang dilakukan SPN dengan DPRD Kabupaten Magelang, salah satu perwakilan dari SPN menyerahkan surat berisi aspirasi dan keprihatinan atas pengesahan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja untuk DPR dan DPRD Kabupaten Magelang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno, menambahkan, pihaknya menerima aspirasi dari SPN Kabupaten Magelang dan akan menyampaikan kepada DPR RI. Terkait UU Cipta Kerja ini, dewan akan mendengar suara dari warga dan kaum buruh yang merasa dirugikan adanya regulasi ini.

”Kami juga akan menyampaikan ini ke fraksi-fraksi untuk melihat persoalan ini secara keseluruhan,” pungkasnya. (*/mta)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: