Akhirnya UU Cipta Kerja Disahkan Oleh Presiden Jokowi

BNews—NASIONAL— Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Setelah UU Cipta Kerja berlaku, pemerintah akan menyiapkan aturan turunan berupa 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres).

Berdasarkan pantauan di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (3/11), tebal UU Cipta Kerja mencapai 1.187 halaman. UU tersebut masuk dalam lembaran negara tahun 2020 dengan nomor 245.

UU Cipta Kerja diteken Jokowi pada 2 November 2020. UU itu juga ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama.

Diketahui, DPR dan pemerintah pusat telah menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada 5 Oktober 2020. Dan diserahkan ke Jokowi pada 14 Oktober. Jokowi pun memiliki batas waktu 30 hari untuk mengesahkan UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, juru bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, naskah 1.187 halaman itu adalah perubahan dari naskah 812 halaman yang diterima dari DPR. Sebab ada penyesuaian format Setneg.

Selain itu, ada pasal yang belum dihapus berdasarkan keputusan paripurna DPR. Yakni, Pasal 46 terkait UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dini menegaskan tak ada penghapusan pasal sepihak dari Setneg. Justru Setneg memastikan naskah final adalah yang diketok di paripurna. Sementara naskah yang diterima dari DPR ada kesalahan karena belum dihapusnya Pasal 46 tersebut.

Loading...

”Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR,” ujar Dini.

Setelah UU Cipta Kerja berlaku, pemerintah akan menyiapkan aturan turunan berupa 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres). (han)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: