Tahun 2027 Jadi Titik Balik Indonesia, Azis Subekti: Saatnya Beralih dari Negara Fiskal ke Negara Produktif

BNews-OPINI- Indonesia telah melewati perjalanan panjang selama lebih dari dua dekade terakhir dengan berbagai capaian yang patut diapresiasi. Di tengah krisis keuangan global, pandemi Covid-19, gejolak energi, konflik geopolitik, hingga gangguan rantai pasok dunia, perekonomian nasional tetap tumbuh dan stabil.

Demokrasi terus berjalan, pembangunan infrastruktur menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi, program perlindungan sosial hadir hingga tingkat desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkembang menjadi instrumen pembangunan yang semakin besar serta luas jangkauannya.

Dalam banyak aspek, negara hadir lebih kuat dibanding masa-masa sebelumnya. Tidak sedikit negara berkembang yang gagal melewati fase tersebut. Indonesia berhasil menjaganya. Karena itu, berbagai capaian tersebut layak dihargai sebagai fondasi penting dalam perjalanan pembangunan bangsa.

Namun di balik berbagai keberhasilan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin relevan untuk dijawab.

• Mengapa produktivitas ekonomi Indonesia belum tumbuh secepat potensi yang dimilikinya?
• Mengapa sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat setelah lebih dari dua dekade desentralisasi?
• Mengapa biaya logistik nasional masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di Asia?
• Mengapa investasi yang terus meningkat belum sepenuhnya menghasilkan lompatan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas?
• Dan mengapa setiap kali harga komoditas melemah, optimisme ekonomi nasional ikut terguncang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menafikan keberhasilan yang telah dicapai. Sebaliknya, pertanyaan itu penting agar Indonesia tidak terjebak dalam rasa puas ketika sesungguhnya masih memiliki ruang besar untuk tumbuh lebih cepat dan melompat lebih jauh.

Saatnya Beralih dari Stabilitas Menuju Produktivitas

Tantangan utama Indonesia saat ini bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas nasional.

Persoalannya bukan lagi seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar kemampuan ekonomi baru yang lahir dari belanja tersebut.

Bukan sekadar berapa besar APBN dan APBD disusun setiap tahun, tetapi seberapa besar nilai tambah, kesempatan kerja, inovasi, dan daya saing yang berhasil dihasilkan.

Di sinilah perbedaan mendasar antara negara yang bertahan dan negara yang melompat.

Negara maju tidak dibedakan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi oleh kemampuannya mengubah sumber daya menjadi produktivitas, produktivitas menjadi daya saing, dan daya saing menjadi kemakmuran yang berkelanjutan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Selama ini Indonesia dapat dikatakan berhasil membangun fondasi sebagai negara fiskal. Negara mampu menghimpun penerimaan, menjaga stabilitas keuangan publik, mendistribusikan sumber daya hingga ke pelosok daerah, serta menghadirkan layanan publik dalam skala yang semakin luas.

Kemampuan tersebut merupakan pencapaian yang sangat penting. Namun negara fiskal belum otomatis menjadi negara produktif.

Negara fiskal diukur dari kemampuannya mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya. Sementara negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya tersebut menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang, menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, serta memperkuat daya saing bangsa dari waktu ke waktu.

Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi di situlah arah masa depan Indonesia sedang ditentukan.

APBN dan APBD Bukan Sekadar Daftar Belanja

Persoalan produktivitas sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Persoalan ini menyangkut cara sebuah bangsa memandang sumber dayanya sendiri.

Setiap kali APBN dan APBD disusun, yang diputuskan bukan sekadar daftar program dan alokasi belanja. Yang sedang diputuskan adalah kemampuan apa yang akan dimiliki Indonesia pada masa depan.

Sebuah negara dapat menghabiskan triliunan rupiah untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun hanya bangsa yang memiliki kesadaran pembangunan yang mampu mengubah pengeluaran tersebut menjadi kapasitas ekonomi yang terus bertambah.

Di titik inilah perbedaan antara belanja dan investasi menjadi sangat penting.

Belanja berhenti ketika uang selesai dibelanjakan. Investasi terus bekerja bahkan setelah uangnya lama habis digunakan.

Jalan yang baik akan melayani aktivitas ekonomi selama puluhan tahun. Sekolah yang baik akan melahirkan generasi produktif selama puluhan tahun. Pelabuhan yang baik akan menggerakkan perdagangan selama puluhan tahun. Reforma agraria yang baik akan menciptakan kepastian usaha selama puluhan tahun.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada besarnya serapan anggaran dalam satu tahun fiskal.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah kemampuan apa yang sedang dibangun untuk Indonesia sepuluh, dua puluh, bahkan lima puluh tahun mendatang.

Empat Hambatan Produktivitas Nasional

Sebelum berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, hilirisasi industri, target pertumbuhan ekonomi, maupun investasi ratusan miliar dolar, Indonesia perlu jujur melihat sejumlah hambatan struktural yang masih membatasi produktivitas nasional.

Hambatan pertama adalah budaya pembangunan yang masih terlalu berorientasi pada aktivitas dibandingkan hasil.

Selama bertahun-tahun ukuran keberhasilan birokrasi sering berhenti pada tingkat serapan anggaran, jumlah program yang terlaksana, proyek yang selesai, maupun target administratif yang terpenuhi.

Padahal masyarakat tidak hidup dari laporan kegiatan. Masyarakat merasakan manfaat ketika kegiatan tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.

Jalan yang dibangun akan bernilai apabila menghubungkan sentra produksi dengan pasar. Pelatihan akan bermakna apabila menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Bantuan pemerintah akan berdampak apabila mampu mengubah penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Dengan kata lain, yang perlu diukur bukan hanya apa yang dibelanjakan, tetapi apa yang dihasilkan. Hambatan kedua adalah desentralisasi yang belum sepenuhnya melahirkan kemandirian ekonomi daerah.

Transfer ke daerah selama puluhan tahun telah mencapai ribuan triliun rupiah. Namun hingga saat ini hanya sebagian kecil daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang kuat.

Banyak pemerintah daerah berhasil menjaga kepatuhan administratif, memperoleh opini keuangan yang baik, dan memenuhi berbagai indikator tata kelola pemerintahan.

Semua itu penting.

Namun tujuan akhir pemerintahan daerah bukanlah laporan yang sempurna, melainkan tumbuhnya ekonomi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat basis penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Daerah yang maju bukanlah daerah yang memiliki APBD terbesar, melainkan daerah yang mampu memahami keunggulan kompetitifnya dan mengubah potensi lokal menjadi nilai tambah ekonomi.

Birokrasi Harus Diarahkan pada Produktivitas

Dalam konteks tersebut, peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB menjadi sangat strategis.

Selama ini kedua kementerian tersebut sering dipahami sebagai pengelola administrasi pemerintahan dan birokrasi. Padahal perannya jauh lebih besar.

Apa yang diukur oleh kedua kementerian tersebut akan menentukan apa yang dikerjakan oleh birokrasi Indonesia.

Jika yang diukur hanya kepatuhan administrasi, maka birokrasi akan menjadi ahli administrasi. Jika yang diukur hanya kelengkapan laporan, maka birokrasi akan menjadi ahli laporan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Namun jika yang diukur adalah produktivitas daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penguatan ekonomi lokal, kualitas layanan publik, dan kemandirian fiskal, maka seluruh energi birokrasi nasional akan bergerak ke arah yang sama.

Karena pada akhirnya birokrasi selalu bergerak menuju apa yang diukur dan diberi insentif.

Hilirisasi, Agraria, dan Maritim sebagai Mesin Pertumbuhan

Hambatan ketiga adalah struktur ekonomi yang masih terlalu bergantung pada siklus komoditas. Indonesia memang kaya akan sumber daya alam, mulai dari batu bara, nikel, sawit, tembaga, bauksit, hingga panas bumi.

Namun sejarah menunjukkan tidak ada negara yang menjadi maju hanya karena kaya sumber daya alam. Yang membedakan adalah kemampuan mengubah sumber daya tersebut menjadi nilai tambah.

Karena itu hilirisasi bukan sekadar agenda industri. Hilirisasi adalah proses mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi.

Industrialisasi bukan sekadar pembangunan pabrik, tetapi jalan untuk menciptakan pekerjaan produktif, inovasi, dan daya saing.

Begitu pula pendidikan. Pendidikan bukan hanya program sosial, melainkan investasi produktivitas yang menentukan apakah Indonesia akan menjadi pemain utama atau hanya menjadi pasar dalam ekonomi global.

Produktivitas juga tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan ruang hidup bangsa. Karena itu peran Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan menjadi sangat penting.

Tanah bukan sekadar bidang yang dipetakan dan disertifikasi. Tanah adalah ruang produksi, ruang pangan, ruang investasi, ruang industri, dan ruang tempat masa depan ekonomi Indonesia dibangun.

Begitu pula kawasan hutan. Hutan bukan hanya aset ekologis yang harus dijaga, tetapi juga modal strategis bangsa yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi, ketahanan lingkungan, ketahanan pangan, energi, dan produktivitas ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara maritim.

Lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan yang menyimpan potensi besar di sektor perikanan, energi, perdagangan internasional, logistik, ekonomi biru, dan kekayaan hayati.

Jika agraria adalah fondasi produktivitas Indonesia, maka maritim adalah cakrawala pertumbuhan Indonesia pada abad ke-21.

Korupsi Menggerus Produktivitas Nasional

Hambatan keempat adalah korupsi yang masih menggerus kemampuan ekonomi nasional dari dalam.

Korupsi sering dipandang sebagai persoalan hukum dan moral. Padahal dampaknya jauh lebih luas.

Korupsi meningkatkan biaya usaha, memperlambat investasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, mengurangi efektivitas pembangunan, dan mengikis kepercayaan masyarakat kepada negara.

Dalam banyak kasus, kerugian terbesar korupsi bukanlah nilai uang yang hilang.

• Kerugian terbesar adalah kesempatan yang gagal tercipta.
• Lapangan kerja yang tidak lahir.
• Investasi yang batal masuk.
• Infrastruktur yang kualitasnya menurun.
• Produktivitas yang tidak pernah tumbuh.
• Korupsi pada akhirnya bukan sekadar mencuri uang negara.
• Korupsi mencuri masa depan.

Tahun 2027 Momentum Titik Balik Indonesia

Di tengah berbagai tantangan tersebut, arah kebijakan ekonomi tahun 2027 memiliki makna yang jauh lebih penting dibanding sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau asumsi makro dalam dokumen perencanaan.

Nilai strategisnya terletak pada peluang untuk menggeser orientasi pembangunan nasional dari sekadar menjaga stabilitas menuju peningkatan produktivitas.

Dari sekadar mengelola anggaran menuju membangun kapasitas. Dari sekadar menjalankan program menuju menghasilkan dampak.

Namun keberhasilan perubahan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen pemerintah pusat.

Ujian sesungguhnya adalah kemampuan mengorkestrasikan seluruh instrumen pembangunan agar bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan produktif bangsa Indonesia.

Setiap kementerian harus mampu menjelaskan kontribusinya terhadap produktivitas nasional. Setiap lembaga harus mampu menunjukkan kemampuan bangsa apa yang sedang dibangunnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Setiap BUMN harus mampu menjelaskan nilai tambah strategis yang dihasilkannya.

Dan setiap pemerintah daerah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar: keunggulan ekonomi apa yang sedang diciptakan untuk masa depan daerahnya?

Dengan pendekatan tersebut, APBN dan APBD tidak lagi dipandang sebagai daftar belanja tahunan, melainkan sebagai instrumen penciptaan kemampuan nasional.

Produktivitas sebagai Fondasi Peradaban

Pada akhirnya, persoalan terbesar dalam penyusunan APBN dan APBD bukanlah persoalan fiskal, melainkan persoalan kesadaran.

Negara tidak pernah benar-benar memiliki uang. Negara hanya mengelola amanah.

Sebagian berasal dari pajak rakyat hari ini. Sebagian berasal dari sumber daya alam yang diwariskan generasi sebelumnya. Dan sebagian lagi berasal dari utang yang akan dibayar generasi sesudah kita.

Karena itu setiap rupiah yang masuk ke APBN dan APBD sesungguhnya membawa tanggung jawab lintas generasi.

• Ia bukan sekadar angka.
• Ia adalah kesempatan.
• Ia adalah waktu.
• Ia adalah masa depan.

Jika kesadaran tersebut benar-benar hidup dalam penyusunan APBN dan APBD, maka tahun 2027 tidak akan dikenang karena besarnya anggaran yang disusun.

Tahun itu akan dikenang sebagai saat Indonesia mulai berpindah dari negara yang mahir mengelola fiskal menjadi negara yang mampu membangun produktivitas.

Dari negara yang sibuk membiayai kegiatan menjadi negara yang berdisiplin membangun kemampuan. Dan ketika itu terjadi, Indonesia tidak hanya sedang menyusun APBN dan APBD yang lebih baik.

Indonesia sedang meletakkan fondasi peradaban. Sebab pada akhirnya sejarah tidak akan mengingat berapa besar anggaran yang pernah dibelanjakan oleh suatu generasi.

Sejarah akan mengingat apakah generasi tersebut berhasil mengubah kekayaan yang diwariskan kepadanya menjadi kemakmuran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di situlah makna terdalam Tahun 2027 sebagai titik balik Indonesia.

Bukan sekadar tahun penyusunan anggaran, melainkan tahun ketika bangsa ini mulai menyadari bahwa APBN, APBD, tanah, hutan, laut, birokrasi, teknologi, dan seluruh sumber daya yang dimilikinya hanyalah alat.

Tujuannya tetap satu: membangun manusia Indonesia yang semakin produktif, semakin berdaya, semakin sejahtera, dan semakin mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri.

Sebab ukuran tertinggi keberhasilan sebuah negara bukanlah besarnya kekayaan yang dimilikinya, melainkan kemampuannya mengubah kekayaan itu menjadi peradaban.

Penulis Oleh: Azis Subekti -Anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

About The Author