Target Rampung Pekan Ini, Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU Ciptaker

BNews—NASIONAL—Pemerintah terus mendorong penyelesaian peraturan pelaksanaan turunan Undang-undang Cipta Kerja. Aturan turunan tersebut yakni 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presien (Perpres) yang ditargetkan rampung paling lambat Jumat (20/11).

Hingga saat ini, terdapat 24 Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang telah diselesaikan pembahasannya dengan semua kementerian/ lembaga terkait. Dan akan terus dikebut hingga rampung pekan ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, selain 24 RPP tersebut (atau sisanya ada 16 RPP), saat ini sudah ada draf awal RPP-nya. Namun sedang dalam tahap sinkronisasi antarkementerian/ lembaga.

”Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal pemerintah agar segera dapat diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id). Supaya masyarakat dapat segera mengakses dan mengunduh draf RPP sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi RPP tersebut,” ungkapnya, Senin (16/11).

Kemenko Perekonomian akan terus berkoordinasi dengan Kementerian/ lembaga yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini. Pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

”Dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (d/a Kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus), dan akses secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja,” terangnya.

Loading...

Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat. Baik akses secara fisik maupun secara daring yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan perlunya masyarakat untuk lebih aktif memberikan masukan. Karena justru di aturan tingkat PP dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja. Yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja. (han)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: