IKLAN PARTAI HUT DEMOKRAT

Terkait Putusan MK, Bawaslu Magelang : Bukti Pemilu Jujur Adil

BNews—MUNGKID—Hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilpres 2019 sudah dibacakan tadi malam sekitar pukul 21.16 wib (27/6). Dimana putusan MK ini menolak semua tuntutan termohon dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Cawapres 02 Prabowo – Sandiga Uno.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M.Habib Sholeh mengungkapkan bahwa hal ini membuktikan bahwa seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dan sebaik baiknya. “Kami Bawaslu khususnya di Kabupaten Magelang sudah bertugas sesuai kewenangan yang diatur UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mulai dari pengawasan, pencegahan dan penindakan tahapan Pemilu 2019,” katanya pagi ini (28/6).

“Bawaslu sudah menyelesaikan permasalahan pemilu sejak dini dari tingkat terbawah jika terjadi permasalahan dalam Pemilu, mulai dari tingkat TPS, PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten sehingga residu konflik pemilu bisa ditekan serendah mungkin,” imbuhnya.

Tentunya hal ini bisa terlaksana berkat kerja keras seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten mulai dari tingkat Kabupaten hingga TPS. “Saya ucapakan terima kasih kepada seluruh jajaran mulai dari PTPS, Panwasdes dan Panwascam atas kerja kerasnya selama ini,” tegasnya.

Loading...

Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Magelang terdapat beberapa TPS yang digugat di MK kemarin untuk Pemilu Legeslatif. “Yang dinaikan antara lain  51 TPS oleh PDIP dan Nasdem 23 TPS. Sedangkan yang mengajukan sengketa adalah partai PDIP, Nasdem, PPP, PAN, Demokrat, dan Berkarya,” terangnya.

“Untuk yang menyebut TPS hanya PDIP dan Nasdem. Posisi kita sudah siap adu data di MK. Bawaslu sebagai pemberi keterangan di MK untuk Pemilu Legislatif yang memang belum dimulai di MK. Untuk pemilu Presiden yang maju ke MK hanya menyebut TPS di Pakis terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Situng hanya alat bantu bukan penentu, karena penetapan lewat rekap berjenjang,” paparnya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afiffudin, mengatakan, terkait keputusan MK terbukti bahwa jajaran KPU telah bekerja sesuai aturan dan regulasi yang ada. “Alhamdulilah Putusan telah diucapkan oleh MK. Putusan MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Artinya tuduhan bahwa KPU curang tidak terbukti secara hokum,” pungkasnya. (bsn)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: