TPA Pasuruhan Penuh, Retribusi Pembuangan Sampah di Magelang Dinaikan

BNews–MAGELANG– Menaikan tarif retribusi sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) menjadi solusi Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Magelang. Hal ini guna mengatasi masalah tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhri (TPA) Pasuruhan.

PLT Kepala UPT Pengolahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Joni Budi Hermanto mengatakan, TPA Pasuruan 1 sudah penuh. Dan hingga saat ini belum ada lokasi baru sebagai pengganti.

Oleh karena itu, lanjutnya harus dilakukan pemilahan sampah dari rumah yaitu sampah organik dan sampah non organik.

“Sampah organik diolah menjadi kompos dan dikembalikan ke alam, sedangkan sampah non organik disalurkan ke bank sampah diolah menjadi berkah. Atau ke TPS 3R terdekat, atau dibuang di TPA/TPSS dengan menjadi pelanggan Pemda Kabupaten Magelang,” katanya.

Namun, jika terpaksa dibuang di TPA/TPSS terhitung mulai 1 Januari 2022, dikenakan tarif Rp50 per kg jika membuang ke TPA; dan Rp 55 jika membuang sampah ke TPSS. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020.

“Sampah organik tidak boleh dibuang di TPA/TPSS, sebaiknya dijadikan kompos atau pupuk. Sedangkan sampah non organik bisa diterima di TPA/TPSS, itu pun sudah terpilah basah dan kering,” ucap Joni, Senin (3/1).

Joni menerangkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat sebelum diterapkan kebijakan tersebut pada awal tahun ini. Namun, masih terkendala belum ada peralatan timbangan di TPSS untuk menimbang sampah. Oleh karenanya DLH membuka pendaftaran pelanggan TPSS berbayar.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

“Bisa datang langsung ke TPSS, nanti bisa minta formulir kepada petugas, kemudian dilampiri foto kopi KTP, dan terbitkan kartu pelanggan, dengan membayar satu bulan sekali. Agar tidak ribet karena bayarnya satu bulan sekali,” jelas Joni.

Joni menjelaskan, tarif pembayaran sampah disesuaikan dengan kriteria pelanggan, diantaranya Rumah Tempat Tinggal Kecil jumlah anggota keluarga 1-4, dengan luas bangunan 36 m² dengan tarif Rp5.000 per bulan. Rumah Tempat Tinggal Menengah jumlah anggota keluarga 5-11 luas bangunan 37 m² – 70 m² dengan tarif Rp10.000 per bulan. Rumah Tempat Tinggal Kecil luas bangunan 70 m² dengan tarif Rp15.000.

Masih banyak kriteria yang lainnya mulai dari hotel, rumah makan, perkantoran, tempat pendidikan, bengkel, industri rumah tangga, perusahaan industri, pergudangan, tempat hiburan dan pelayanan kesehatan, yang mana bisa dibayar per bulan.

“Untuk pedagang kaki lima yang menetap dibayarkan per hari Rp5.000 dan pedagang kaki lima yang insidentil per hari Rp1.000,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: