Vita Ervina Soroti Dugaan Kelalaian Program MBG, Temukan Buah Busuk hingga Telur Mentah

BNews-JATENG – Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menyoroti dugaan kelalaian pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai laporan terkait menu yang dinilai tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.

Sejumlah temuan yang mencuat di antaranya buah dalam kondisi rusak, lauk basi, hingga telur yang disajikan dalam keadaan mentah. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait keamanan pangan bagi para penerima manfaat program.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu menilai kejadian tersebut menjadi peringatan serius atas lemahnya fungsi pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjamin kualitas makanan.

“Program Makan Bergizi Gratis menyasar anak-anak, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan standar minimal. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama,” jelas Vita Ervina, dalam sesi wawancara dengan awak media di Wonosobo, Rabu (4/3/2026).

Minta Evaluasi Total Pelaksanaan MBG

Vita menegaskan, klarifikasi semata atau penonaktifan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Ia meminta BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program.

Menurutnya, evaluasi harus mencakup perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, proses distribusi, hingga pengawasan di lapangan agar standar keamanan pangan benar-benar terjaga.

“BGN wajib menyampaikan hasil investigasi secara terbuka kepada publik. Evaluasi total harus dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi,” tegasnya.

Soroti Standar Menu dan Potensi Ketimpangan

Selain persoalan keamanan pangan, Vita Ervina juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam perencanaan menu MBG yang selama ini disusun dan dijalankan secara internal oleh masing-masing SPPG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas gizi serta perbedaan alokasi anggaran antar satuan layanan.

“Tanpa adanya standar menu yang baku dan mekanisme evaluasi yang konsisten, program ini berisiko tidak efektif, tidak efisien, dan membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran,” jelasnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Vita Ervina menegaskan komitmennya; untuk terus mengawal perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional melalui penguatan koordinasi serta pengawasan bersama BGN.

“Ke depan, kami mendorong adanya standar perencanaan menu yang jelas, terukur, dan diawasi secara ketat di seluruh satuan layanan; dengan menempatkan pemenuhan gizi, keamanan pangan dan keselamatan anak sebagai prioritas mutlak,” pungkasnya. (*)

About The Author

BNews 2

See author's posts