Ahmad Luthfi: No Titip, No Jastip! Kepala Sekolah SMA Negeri yang Melanggar Akan Dicopot

BNews—JATENG—Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di sejumlah daerah.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan Jateng Guyub menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan agraria, lingkungan hidup, pertanian, pertambangan, infrastruktur, hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Rumah Rakyat dibuka sebagai ruang komunikasi bagi seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.

Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara selama dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Saya senang sekali Bapak-bapak telah datang ke sini. Dari kemarin draft-nya sudah disiapkan oleh Pak Asisten. Masalah tebu sudah ada penyelesaian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi inilah wajah rumah gubernur adalah rumah rakyat,” ujarnya.

Luthfi mengapresiasi aksi Jateng Guyub yang berlangsung dengan tertib dan kondusif. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Aspirasi Masyarakat Mulai Ditindaklanjuti

Gubernur menjelaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat sebenarnya telah mulai diproses sejak pertemuan awal dengan perwakilan Jateng Guyub pada Senin (20/7/2026).

Ia mengatakan, meskipun dirinya menjalankan berbagai agenda pemerintahan di sejumlah daerah, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap bekerja menginventarisasi setiap laporan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti.

“Itulah mekanisme daripada pemerintahan. Bukan one man show, bukan Superman,” tegasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan 56 truk angkutan tebu untuk membantu petani di Kabupaten Blora. Bantuan tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat dan kini memasuki tahap pelaksanaan.

Ahmad Luthfi Tegaskan Larangan Titip-Masuk SMA Negeri

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga kembali mengingatkan seluruh SMA Negeri di Jawa Tengah agar tidak melakukan praktik titip-menitip maupun pungutan dalam proses pendidikan.

Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik tersebut dan siap memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang terbukti melanggar.

“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip (jasa penitipan). Kalau ada, saya copot kepseknya (kepala sekolahnya),” tegas Luthfi.

Soal Dugaan Kriminalisasi, Pemprov Siap Beri Pendampingan

Salah satu aspirasi yang disampaikan dalam audiensi adalah dugaan kriminalisasi terhadap warga di Kabupaten Blora.

Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan mengintervensi proses penegakan hukum. Meski demikian, pemerintah siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi apabila diperlukan.

“Kalau pendampingan oke. Tetapi aspek penegakan hukum itu ada di kepolisian, ada di kejaksaan bukan di gubernuran,” katanya.

Ia memastikan seluruh laporan masyarakat tetap akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.

“Saya sudah sampaikan, aduan yang masuk akan saya datangi,” ujarnya.

Pemprov Jateng Inventarisasi Seluruh Masukan

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan seluruh masukan dari Jateng Guyub telah diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Aspirasi yang disampaikan meliputi persoalan pertambangan, pertanian, konflik agraria, dugaan kriminalisasi, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan tebu.

“Kami telah menerima seluruh masukan masyarakat yang menurut kami sangat bagus,” kata Iwan sapaan akrabnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Menurutnya, persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti. Sementara itu, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Iwan menambahkan, Gubernur Ahmad Luthfi selalu mengedepankan dialog sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, Rumah Rakyat akan terus difungsikan sebagai ruang komunikasi antara pemerintah dan warga.

Jateng Guyub Apresiasi Respons Gubernur

Koordinator Aksi Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengapresiasi kesediaan Gubernur Ahmad Luthfi menerima langsung aspirasi masyarakat.

Ia mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Joko, komunikasi antara Jateng Guyub dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus dilakukan secara berkala untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria, pertambangan, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, perwakilan Jateng Guyub dari Kabupaten Batang, Itor, berharap komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata.

“Kita tetap masih percaya dengan sistem yang di Jateng. Saya mohon setegas-tegasnya sistemnya itu benar-benar dijalankan,” ujarnya. (*)

About The Author