Bos EO di Jogja Ditangkap Usai Ketahuan Palsukan Surat Izin Keramaian

BNews—JOGJAKARTA— Seorang pria asal Depok, Sleman, Jogjakarta, PRN, 41, harus berurusan dengan polisi karena memalsukan surat izin rekomendasi keramaian. Bos event organizer (EO) ini berdalih, nekat membuat surat izin abal-abal yang seharusnya dikeluarkan pihak berwajib karena sepi job selama pandemi.

Pemalsuan surat dilakukan agar kegiatan balap sepeda BMX atau sepeda off-road bisa berjalan, Minggu (20/12). Namun, aksi tersangka terendus polisi sehingga even yang sejatinya digelar di Youth Center bisa dibatalkan.

Kapolsek Mlati Kompol Hariyanto melalui Kanit Reskrim Iptu Noor Dwi Cahyanto mengatakan, dalam even tersebut, dikatahui sudah seratus orang mendaftar. Dengan biaya Rp200 ribu perorang. 

”Even balap sepeda BMX itu otomatis batal digelar karena memang polisi tidak pernah mengeluarkan surat izin keramaian,” tegasnya, Senin (21/12).

Cahyanto menjelaskan, tersangka sudah sering mengadakan even olahraga. Namun, selama pandemi belum pernah satu kali pun mengadakan kegiatan lantaran tidak pernah mendapatkan izin keramaian.

Berbekal surat rekomendasi tahun sebelumnya, tersangka kemudian nekat membuat surat izin keramaian palsu agar seolah sama dengan yang dikeluarkan polisi. Pelaku merekayasa surat rekomendasi izin keramaian sedemikian rupa yang pernah diterbitkan tahun 2019 dengan menganti tanggal dan tahun. 

”Sehingga seolah-olah, surat itu diterbitkan oleh Satuan Intelkam Polres Sleman terbitan 7 November 2020. Padahal sejak pandemi, Kepolisian belum pernah mengeluarkan surat izin keramaian,” kata dia didampingi Panit Ipda Muhammad Safiudin.

DOWNLOAD APLIKASI BORBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)

Terungkapnya kasus ini bermula ketika Intelkam Polsek Mlati mendapatkan informasi akan dilaksanakan balap sepeda BMX di Youth Center yang melibatkan banyak orang. Saat mendatangi TKP, Kanit Intelkam Polsek Mlati Iptu Pujiono curiga dengan surat rekomendasi perizinan.

Saat dicek ke Satuan Intelkam Polres Sleman, ternyata surat rekomendasi izin bernomor: R/REK/308/XI/Yan.2.14/2020/Intelkam, tanggal 7 November dipastikan palsu.  Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP ancaman pidana maksimal enam tahun.

Tersangka yang mendirikan EO sejak 2015 ini mengakui membuat surat palsu itu atas inisiatif sendiri. ”Terpaksa saya lakukan karena surat izin tidak keluar sedangkan saya tulang punggung keluarga harus ada pemasukan untuk biaya hidup,” kilah PRN, membela diri. (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: