Dianggap Boros Anggaran Hingga Belum Terasa Manfaatnya, DPR Usul IPDN Diswastakan

BNews—NASIONAL— Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang merupakan sebuah Lembaga pendidikan milik pemerintah dibidang kepamongprajaan didorong alihstatus dari negeri menjadi swasta. Usulan tersebut dilontarkan angota Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI Wahyu Sanjaya.

Politisi dari fraksi Partai Demokrat ini menganggap jika anggaran sekolah yang mencetak calon pemimpin daerah boros anggaran. Artinya, anggaran IPDN yang digelontorkan pemerintah menjadi yang terbesar.

Wahyu menilai jika sekolah yang berpusat di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ini statusnya menjadi swasta, dana yang dianggarakan bisa dialokasikan kepada sektor lain. Utamanya bagi yang lebih membutuhkan.

Ia mencontohkan, salah satunya adalah pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atau institut pemerintahan lainnya.

”IPDN ini datang ke Komisi II DPR RI hanya ketika ada masalah saja. Kita belum pernah mendengar berita atau cerita bagus tentang IPDN di Komisi II,” kata Wahyu dengan nada mengeluh seperti dikutip Borobudurnews.com dalam laman resmi DPR RI.

Baca juga: Soal Kinerja Menteri, Survei ASI: Prabowo Paling Memuaskan

Wahyu menganggap dengan jumlah pelamar yang sangat banyak, tidak ada yang merasa keberatan jika IPDN diswastakan. Maklum, hingga saat ini IPDN menjadi sekolah kedinasan paling favorit alias rangking satu diantara istitut negeri yang lainnya.

Loading...

”Kita lepaskan saja. Mungkin suatu saat bisa menjadi BLU (Badan Layanan Umum) atau mendapatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sana,” saran dia.

Dirinya menjelaskan, akan sulit untuk merealisasikan hal tersebut pada tahun ini. Akan tetapi, ia berharap pada tahun mendatang wacana ini dapat direalisasikan.

Wahyu berdalih, swastanisasi bertujuan agar pelayanan Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi lebih baik. Dan Komisi II DPR RI juga dapat melepaskan pengawasannya karena dianggap belum terasa manfaatnya.

Masih menurut dia, terjadi kesenjangan lulusan IPDN dengan perguruan tinggi lainnya terkait penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat umum.

”Di lapangan saya melihat ada kesenjangan antara lulusan IPDN dengan mereka yang diterima melalui perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya terkait penerimaan PNS yang seharusnya bersifat umum dan bukan hanya IPDN,” tegasnya.

”Sehingga IPDN dirasa (terkesan) cenderung lebih eksklusif dari mereka yang lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta,” pungkas dia. (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: