DLHK Jateng Ungkap Penyebab Banjir dan Longsor di Pemalang hingga Purbalingga

BNEWS–JATENG – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, belakangan ini dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor alam.

Selain dipengaruhi curah hujan tinggi, kondisi wilayah dengan kerapatan jaringan aliran sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tinggi, kelerengan sangat curam, serta jenis tanah latosol coklat, menjadi penyebab utama terjadinya longsor dan banjir di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis, wilayah lereng Gunung Slamet mengalami curah hujan ekstrem dengan durasi panjang pada 23–24 Januari 2026.

Curah hujan saat itu tercatat mencapai 100–150 milimeter per hari di wilayah hulu, sehingga memicu peningkatan debit air secara signifikan.

“Idealnya curah hujan normal per hari itu sampai 50 mm. Debit air tinggi itu berpengaruh terhadap banjir,” kata Widi saat ditemui di kantornya, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menambahkan, wilayah seperti Kecamatan Pulosari dan Moga, Kabupaten Pemalang, berada di Sub DAS Penakir yang merupakan bagian dari hulu Sub DAS Gintung.

Daerah ini didominasi kemiringan lereng dengan kategori agak curam hingga sangat curam yang mencapai sekitar 64 persen, sehingga mempercepat limpasan permukaan dan meningkatkan daya kikis aliran air.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Kondisi tersebut menjadikan Sub DAS Penakir sangat rentan terhadap erosi lahan dan longsor lereng, khususnya di bagian hulu hingga tengah. Dampak lanjutannya berupa peningkatan muatan sedimen dan pendangkalan sungai di wilayah hilir.

Berdasarkan catatan DLHK, sejak tahun 2022 telah ditemukan banyak titik longsoran di kawasan lereng Gunung Slamet.

Menurut Widi, kawasan Sub DAS Penakir juga didominasi oleh tanah latosol yang memiliki karakteristik gembur dan mudah jenuh air, sehingga sangat rentan terhadap erosi dan longsor.

“Banjir bandang terjadi lewat peningkatan limpasan permukaan yang cepat, serta suplai sedimen tinggi akibat sifat tanah yang dangkal, tidak stabil, dan mudah tererosi,” kata dia.

Selain faktor alam, Widi menyebut daya dukung dan daya tampung lingkungan juga turut mempengaruhi terjadinya banjir dan longsor. Kemampuan lahan dalam melindungi dari tekanan lingkungan sangat bergantung pada kondisi tutupan lahan. Jika curah hujan tinggi namun tutupan vegetasi rapat, maka dampak bencana dapat ditekan.

Terkait kondisi tutupan lahan di kawasan Gunung Slamet, terdapat wilayah yang masih memiliki tutupan rapat berupa tanaman kayu-kayuan atau tanaman keras. Namun, terdapat pula lahan masyarakat yang ditanami tanaman semusim.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Widi menegaskan, kejadian banjir dan longsor tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Pasalnya, lokasi tambang berada di bagian kaki gunung dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya penanganan, di antaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tutupan vegetasinya mulai berkurang.

“Kami ada program itu. Teman-teman seluruh stakeholder juga sudah banyak yang berkontribusi untuk penanaman di kawasan Gunung Slamet. Pemprov Jateng juga sudah mengajukan kepada Kementerian Kehutanan agar kawasan hutan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional yang meliputi lima kabupaten,” kata Widi sebagaimana arahan Gubernur Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menegaskan bahwa tidak ada aktivitas pertambangan di tubuh Gunung Slamet.

“Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor. Tidak ada pertambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet,” tegasnya.

Dalam rangka mitigasi bencana, Dinas ESDM Jawa Tengah secara rutin menyampaikan informasi potensi gerakan tanah kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah setiap bulan, terutama selama musim penghujan. Informasi tersebut disusun berdasarkan peta rawan longsor yang dikombinasikan dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari BMKG.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Setiap bulan kami merilis peta potensi gerakan tanah yang dilengkapi tabulasi curah hujan dan tingkat kerawanan, mulai dari rendah hingga tinggi. Ini kami sebarkan sebagai peringatan dini agar daerah meningkatkan kewaspadaan,” jelas Agus.

Selain itu, Dinas ESDM Jateng juga melakukan penataan kegiatan pertambangan serta memberikan surat peringatan; kepada seluruh pelaku usaha tambang agar menjalankan aktivitas sesuai ketentuan administratif, teknis, prinsip good mining practice, dan kaidah lingkungan hidup.

Sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana juga terus dilakukan; khususnya imbauan agar meningkatkan kewaspadaan saat terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.

Dalam aspek penegakan hukum, Agus menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha tambang yang melanggar ketentuan.

“Jika setelah dibina dan diawasi masih tidak patuh, maka akan ditertibkan. Bentuknya bisa penghentian sementara, penghentian permanen, hingga pencabutan izin,” katanya.

Sebagai contoh, Dinas ESDM Jawa Tengah telah mengusulkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Dinar Batu Agung kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui DPMPTSP, karena perusahaan dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil evaluasi lintas instansi.

Ia berharap, melalui penyampaian informasi potensi bencana, sistem peringatan dini; serta penegakan aturan yang konsisten, masyarakat semakin memahami bahwa tanah longsor merupakan fenomena alam yang dapat diprediksi dan diantisipasi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan akan mengusulkan; kepada pemerintah pusat agar kawasan hutan lindung benar-benar diperkuat dan mendapat perhatian serius.

“Nah, momen ini sebenarnya pas untuk bagaimana menyatukan dari lima kabupaten ini; untuk berbicara bersama-sama, mengirim bersama-sama berkasnya untuk hutan lindung benar-benar harus kita kuatkan,” jelasnya.

Terkait bencana di sejumlah wilayah lereng Gunung Slamet, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan; mulai dari evakuasi warga, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan, hingga penanganan teknis infrastruktur; melalui pembersihan material dan asesmen kerusakan.

Selain itu, posko layanan kesehatan juga didirikan guna memastikan kebutuhan medis warga terdampak dapat terpenuhi. (*)

About The Author