Gerakan Moral Anti Politik Uang ala Panwaskab Magelang

BNews-MUNGKID- Proses Pemilihan Bupati Magelang dan Gubernur Jawa Tengah tinggal menghitung bulan. Panitia Pengawasan Kabupaten (Panwaskab) Magelang mulai menginsiasi gerakan moral untuk mencegah politik uang.

Ketua Panwaskab Magelang MH Habib Shaleh mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Elektoral Managemen Constitution (EMC) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang. “Gerakan ini dimulai Senin 18 Desember 2018 hingga menjelang pemilihan umum 2019 mendatang termausk Pilbub dan Pilgub 2018,” katanya saat menggelar Forum Group Discussion Pengawasan Pemilu Partisipatif Panwaskab Magelang Bersama Buruh SPN, Senin (18/12).



Panwaskab akan malakukan gerakan mengumpulkan uang seribu rupiah dari masyarakat. “Seluruh uang yang terkumpul akan diserahkan kepada EMC dan selanjutnya diberikan kepada kandidat presiden dan partai politik yang ikut konstentasi 2019,” imbuhnya.


“Namun kandidat presiden maupun parpol yang menerimanya harus memenuhu syarat yakni keuangan mereka harus diaudit oleh akuntan publik dan meneken perjanjian tidak akan melakukan money politics dan menghindari korupsi dalam bentuk apapun,” paparnya.



“Kebanyakan sumber korupsi di Negara kita dikarenakan biaya politik yang tinggi, dimana biaya tersebut termasuk melakukan money politik atau Politik Uang agar terpilih dalam pemilu namun kami berupaya melawannya dengan gerakan moral ini,” jelas Habib.


Habib mengatakan secara spontan pihaknya berhasil mengumpulkan Rp 100.200 dari para buruh SPN, komisioner Panwaskab. “Gerakan moral ini akan kami lakukan terus menerus hingga Pemilu 2019. Seluruh uang yang terkumpul akan dikelola EMC,” kata dia.



Ketua EMC Nasrullah SH MH menyatakan Kabupaten Magelang menjadi pioner gerakan moral ini. Disebutkan EMC menggagas gerakan ini untuk melawan perilaku pragmatisme transaksional di pemilu. Ia mengajak seluruh komponen masyarakat berpartisipatif secara bersama-sama dan masif agar money politics bisa diredam.


“Kami sudah lama menggagas gerakan ini, Saya terharu, justru Panwaskab Magelang dan kaum buruh yang melakukan pertama di Indonesia,” katanya yang sekaligus Mantan Komisioner Bawaslu RI.


“Hindari yang namanya meminta uang dalam Pilkada, Kini saatnya kita memberi dana untuk kontestasi peserta pemilu. Jika korupsi mereka kita tuntut,” imbuhnya.

“Rakyat juga berkontribusi dalam pemilu walau itu hanya seribu rupiah. Pemilu itu untuk rakyat bukan rakyat untuk pemilu,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: