Ini Penjelasan Dinas Sosial Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Warga Miskin di Magelang

BNews–MUNGKID—Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang angkat bicara soal kasus dugaan penyimpangan dana bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Bandongan. Pihak dinas membenarkan jika ada unsur kesalahan dalam distribusi bantuan dari pemerintah pusat itu.

Kepala Dinsos Kabupaten Magelang, Iwan Agus Susilo mengatakan kasus tersebut terjadi pada bulan Ramdhan jelang Idul Fitri. Saat itu akan dilakukan pembagian BPNT di kawasan Bandongan.

Iwan mengatakan ada kesalahan prosedur dengan memindahkan distribusi bantuan dari E Warung ke pemerinta desa. Padahal hal itu tidak diperbolehkan.

“Secara hukum dan aturannya tidak diperbolehkan, Karena mengambil hak orang lain,” kata Iwan kepada borobudurnews.com.

Menurutnya, TKSK di kecamatan itu kemudian membagi keuntungan sekitar 7,5 persen per penerima manfaat dari keuntungan E-Warung. “Ya sekitar Rp 15-20 juta total yang diambilnya. Dimana uang itu dipergunakan untuk operasional dan dibagi ke Pemerintah Desa,” katanya saat ditemui di Kantornya siang ini (6/7/2020).

“Untuk operasional itu ya seperti saat pembagian kartu dari BNI itu, kan gak ada dananya, hanya BNI ngasih Rp 500 ribu ya gak cukup buat pengawasan. Jadi setelah itu TKSK tersebut koordinasi dengan paguyubupan perangkat Desa Kecamatan Bandongan. Ia meminta ijin mengambil keuntungan dari E-Warung,” paparnya.

Iwan juga menyampaikan, TKSK tersebut mengatakan jika para pemilik E-Warungnya sudah bersepakat karena sudah dimusyawarahkan. “Tapi itu baru menurut informasi TKSK tersebut saat kami panggil kesini,” ujarnya.

Sementara untuk penerima, lanjutnya tidak berpengaruh terhadap hal yang dilakukan TKSK tersebut. “Ini kan yang diambil keuntungan dari E-Warungnya. Untuk jumlahnya silahkan koordinasi dengan Kecamatan saja,” ungkapnya.

DOWNLOAD MUSIK KEREN (KLIK DISINI)

Untuk TKSK tersebut juga sudah diundang ke Dinas Sosial untuk klarifikasi informasi penyelewengan tersebut. “Kami sifatnya hanya membina. Kita berikan pembinaan agar kedepan tidak dilakukan lagi,” tutur Iwan.

“Untuk yang sudah terjadi, Iwan mengatakan itu nanti kembali ke TKSK dan paguyupan Kades disana. Pihaknya hanya pembinaan saja,” kata dia.

“Pihak inspektorat juga melakukan pendampian dan pemantauan. Jadi tidak langsung keranah hukum namun melalui Tikor (Tim Kooridinasi),” ujarnya.

“Kita fokus ke pembinaan dulu, mungkin saat itu khilaf atau bagaimana,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: