KPU Kota Magelang Dianggap Paling Siap Laksanakan Pilkada 2020

BNews–SEMARANG– KPU Kota Magelang dianggap siap dalam segi anggaran untuk pelaksaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat saat monitoring di KPU Sukoharjo kemarin (18/6/2020).

Pemenuhan kebutuhan anggaran dijelaskan Yulianto Sudrajat harus dikoordinasikan masing masing KPU dengan pemerintah daerah setempat melalui APBD. Namun apabila pemerintah daerah tidak mampu maka akan dimintakan bantuan ke pemerintah pusat melalui APBN.

“Dari hasil monitoring sementara 21 kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada 2020 baru Kota Magelang saja yang sudah memenuhi kebutuhan anggaran. Sedangkan 20 kabupaten kota belum dan mengajukan bantuan ke APBN,” katanya.

Jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah ini melakukan monitoring dilakukan untuk melihat kesiapan secara langsung persiapan Pilkada 2020 salah satunya dari sisi pemenuhan kebutuhan anggaran. Kunjungan perlu dilakukan mengingat Pilkada 2020 berbeda dibanding peenyelengaraan pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan mengingat sekarang masih dalam situasi pandemi virus corona.

“Kondisi tersebut membuat KPU di 21 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada harus melakukan persiapan berbeda. Sebab pemilu digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan virus corona. Dampak dari penerapan tersebut membuat kebutuhan anggaran menjadi membengkak,” imbuhnya.

Yulianto Sudrajat menjelaskan, kebutuhan masing masing KPU daerah dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 berbeda. Hal ini disesuaikan dengan kondisi di kabupayen kota setempat.

DOWNLOAD MUSIK-MUSIK KEREN DIDI KEMPOT DLL (KLIK DISINI)
Loading...

“Salah satunya berkaitan dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih. Apabila jumlahnya besar maka akan semakin banyak kebutuhan anggarannya. Terlebih lagi ditengah pandemi virus corona ada pembatasan jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) dari 800 orang menjadi 500 orang,” paparnya.

Aturan tersebut dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yakni menghindari terjadinya banyak kerumunan massa. Pembatasan pemilih dalam TPS juga berdampak dengan terjadinya penambahan TPS dan petugas.

“ Termasuk juga KPU wajib menambah pemenuhan sesuai protokol kesehatan dengan menyediakan alat pelindung diri (APD),” tegasnya.

Yulianto Sudrajat menambahkan, KPU pusat sudah ada instruksi agar KPU provinsi maupun kabupaten dan kota untuk melakukan restrukturisasi dan efisiensi anggaran karena ada pandemi virus corona. Kegiatan rapat dan bintek yang bersifat tatap muka diganti dengan sistem daring atau online.

“ Selain itu, efisiensi juga dilakukan dari tahapan yang tidak ada calon perseorangan,” pungkasnya. (*/Her)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: