Nasib GTT PTT : Keluar Dilarang Tapi Tak Disejahterakan

ERNI, tertunduk lesu. Matanya berkaca-kaca. Badannya lemas seketika. Dia seolah tak kuasa melihat keputusan Pemkab Magelang yang bersikukuh enggan menaikkan pendapatan dirinya dan ribuan GTT PTT seperjuangannya.

Dia mendengar dengan telinganya sendiri. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, kala Plt Sekda Kabupaten Magelang menyatakan menolak memberikan tambahan insentif yang bagi Pemkab Magelang jumlahnya sedikit. Tapi besar baginya.

Erni yang kini mengandi di SD N di kawasan Borobudur menerima gaji Rp 500 ribu perbulannya. Jumlah itu sudah naik dibandingkan 2009 lalu saat pertama kali dia masuk yang hanya Rp 150 ribu perbulan.

“Saya sempat ingin menyatakan mengundurkan diri dan keluar dari pekerjaan ini tapi dilarang,” katanya lirih.

Dia sebenarnya sudah tak kuat. Dengan gaji kecil tersebut, dia harus bekerja ekstra menjadi guru kelas. Belum lagi harus menjalankan aktivitas pembukuan administrasi, membuat SPJ dan lain sebagainya.

Namun, dengan berat hati dia tetap menjalani profesi ini. Yang paling membuatnya berat adalah kala dia melihat anak-anak didiknya di sekolah. Itu adalah alasan terberat untuk mundur.

Sani, salah satu guru tak tetap di sebuah sekolah Kecamatan Salam. Keberadaan GTT PTT sangat penting bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magelang. Mereka kini bahkan mengambil peran penting di sekolah.

Bahkan, di sejumlah sekolah, mayoritas pengajar adalah GTT. Guru berstatus PNS hanya sedikit. “Kalau keberadaan kami dianggap penting tolong kami disejahterakan,” katanya.

Dari sejumlah wawancara borobudurnews kepada GTT PTT yang kemarin berada di DPRD ada GTT PTT yang dalam sebulan hanya menerima gaji Rp 200 ribu. Jumlah besar dan kecilnya gaji mereka tergantung jumlah murid yang ada. Karena gaji mereka diambil dari pos dana bantuan operasional siswa (BOS).

Itu pun tak semua. Untuk sekolah negeri hanya 15 persen BOS yang bisa dipakai untuk membayar gaji GTT PTT. “Itu pun tak semua 15 persen, karena juga dikurangi operasional lainnya,” papar dia.

Indidi Partiningsih, GTT lainnya mengatakan tuntutan para guru ini tidaklah muluk-muluk. Mereka hanya ingin memperjuangkan standar UMK seperti yang sudah berjalan di Kota Magelang dan daerah lainnya. “Jika daerah lain bisa kenapa di Kabupaten Magelang tidak bisa,” paparnya. (bsn/bn1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: