Partai Demokrat Putuskan Pecat Kader Kader yang Dinilai Membangkang

BNews—NASIONAL— Sejumlah anggota Partai Demokrat mendapat sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Hal ini terkait dengan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, langkah tersebut berdasarkan desakan yang kuat dari para kader partai.

”Yang mana disampaikan oleh para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku GPK-PD secara inkonstitusional tersebut,” katanya.

Dia menjelaskan, ada enam anggota yang diberikan sanksi pemberhentian tetap. Yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya. Pemberhentian keenam anggota itu juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

”Keputusan berdasarkan rapat dan sidang yang selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini telah dilaksanakan,” jelas dia.

Herzaky menyebut, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan keenam anggotan tersebut untuk diberhentikan. Mereka terbukti telah melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.

”Yakni dengan cara menyebarluaskan kabar kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah. Baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon),” ujar dia.

”Bahwa Partai Demokrat dinilai gagal. Karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal,” sambungnya.

Herzaky menyampaikan, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan. Yakni dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara.

”GPK-PD sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air. Keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu didasarkan atas laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada. Dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan,” imbuhnya.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Lanjutnya, para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat.

”Perbuatan keenam orang tersebut merupakan fakta yang terang benderang. Oleh karena itu menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya, atau diperiksa secara khusus,” paparnya.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat. Meskipun Dewan Kehormatan Partai Demokrat memutuskan demikian, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan salah satu aktor utama GPKPD.

”Terlah berkomunikasi dengan saudara Jhoni Allen Marbun tetapi tuntutan yang bersangkutan tidak masuk akal. Bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan aktor eksternal melalui KLB inkonstitusional. Dan ‘menjual’ Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu, sebagai kendaraan dalam pen-Capres-annya di Pemilu 2024,” kata Herzaky.

Dia menyebut bahwa tudingan para pelaku GPK-PD tentang kekecewaan terkait Pilkada 2020 tidak relevan. Faktanya, hasil Pilkada 2020 Partai Demokrat jauh melampaui target kemenangan, yakni hampir 50%. Hasil ini adalah capaian tertinggi kemenangan Pilkada selama 5 tahun terakhir. Demikian juga jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan Pilkada mengalami peningkatan.

(foto: istimewa)

Herzaky memaparkan, tren elektabilitas Partai Demokrat di bawah kepengurusan hasil Kongres V PD 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Fakta lain, kepengurusan hasil Kongres V PD 2020 telah melakukan banyak hal. Baik dalam konteks pembinaan organisasi, penguatan jaringan konstituen, maupun program pengabdian masyarakat di masa pandemi. Dengan hasil yang optimal, meski usia kepengurusannya belum genap satu tahun.

”Merespon situasi itu, muncul desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader. Baik di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai. Untuk memecat nama-nama yang terlibat dalam GPK-PD tersebut,” paparnya.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Selain keenam orang itu, kata Herzaky, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota partai kepada Marzuki Alie. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.

”Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya. Yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan maksud agar diketahui publik tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat. Terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan yang sah. Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat,” kata dia.

Perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada. Oleh karenanya, menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya lagi, atau diperiksa secara khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat.

”Berdasarkan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, jelas bahwa Marzuki Alie telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat,” ujar Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan bahwa sejak keputusan ini ditetapkan, seluruh nama yang disebutkan secara otomatis gugur hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat, serta seluruh perkataan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai Demokrat.

”Adapun terkait status Jhoni Allen Marbun sebagai Anggota DPR RI, akan dilakukan PAW (Penggantian Antar Waktu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

Kemudian, dengan diberhentikan tetap dan dicabutnya keanggotaan Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, serta Marzuki Alie, maka hak dan kewajibannya sebagai Anggota Partai Demokrat tidak berlaku lagi. Termasuk larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat.

”Kedepan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketum AHY, para kader Demokrat, khususnya generasi muda Demokrat, harus senantiasa menghormati dan menghargai para senior dan pendahulunya. Tentu yang dimaksud adalah senior dan pendahulu yang juga menghormati dan menghargai serta memberikan dukungan kepada kita semua (para pemimpin dan pengurus), yang saat ini tengah menjalankan amanah dari seluruh kader dan konstituen partai,” imbuh Herzaky.

Tambah Herzaky, DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas soliditas para pemilik suara sah, para kader, para pengurus dan para senior di seluruh pelosok Indonesia yang telah mendukung. Serta menunjukkan kesetiaan serta kebulatan tekadnya, untuk menjaga kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat dan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.

”Kini saatnya Partai Demokrat melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan harapan rakyat. Bantu negara atasi pandemi Covid-19 dan pulihkan ekonomi, serta bantu rakyat lawan ketidakadilan,” pungkasnya. (mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: