Pemkab Dinilai Tak Ramah investasi

       BNEWS–MAGELANG– Ratusan Pemuda Deyangan kembali menggelar unjuk rasa terkait pencabutan ijin PT Woneel Sinar Utama di daerah mereka. Setelah aksi pertama digelar di Pemkab Magelang, tadi siang mereka menggelar aksi di Gedung DPRD.
        Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, mereka menilai Pemkab Magelang tidak ramah investasi. Sebagai pemerintah daerah seharusnya harus terbuka dengan investor yang berbahaya otabenya bisa mengangkat derajat hidup masyarakat sekitar.
        “Kami merasa kecewa karena PT Wonnel membantu pemuda daerah kami mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak,” kata Koordinator Aksi Pujiyanto.
         “Pemkab Magelang ternyata tidak pro invesntasi. Banyak investor masuk namun ditolak. Padahal Pemkab Magelang sendiri tidak pernah ada program yang menyentuh masyarakat. Buktinya, ada sebuah perusahaan yang akan berinvestasi namun tidak diberi ijin,” tambah dia.
         Padahal, lanjutnya PT Wonnel sudah berusaha memenuhi semua persyaratan yang diajukan pemerintah daerah. Dan Pemkab sudah memberikan ijinmelalui SK Bupati Nomor 180.182/345/KEP/59/2016 namun hanya selang beberapa hari surat itu dicabut.
       Untuk itu, dia berharap lembaga DPRD bisa membantu memperjuangkan nasib masyarakat Deyangan. Sehingga PT Wonnel bisa meneruskan pembabgunan pabriknya.
     Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adi Yanto menyayangkan sikap Pemkab Magelang yang mencabut kembali ijin operasi PT Wonnel yang sudah diterbitkan. Dia menilai ada sesuatu yang janggal sehingga keputusan yang sudah dikaji dianulir begitu saja.
      Dia menilai jika alasan Perpres tentang kawasan strategis Nasional (KSN) yang jadi pertimbangan, maka banyak bangunan dan usaha di sub kawasan pelestarian yang melanggar. “Jadi jangan tebang pilih dalam menerapkan sebuah aturan,” paparnya.
       Sariyan menilai keputusan Pemkab Magelang meminta legal opinion dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang juga dinilai blunder. Hal ini membuat masyarakat terbelenggu aturan yang justru menghambat kemajuan Kabupaten Magelang. “Seharusnya kita merdeka di tanah kita sendiri,” ujarnya disambut tepuk tangan ratusan massa.  
       Untuk itu, besok 12/1) pihaknya kembali mengundang perwakilan massa untuk bertemu dengan Pemkab Magelang. “Kita yang akan fasilitasi. Akan kita undang pejabat yang berkompeten dalam hal urusan perijinan ini” papar Sariyan. (bn1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: