Angin Segar Untuk Pemkab Magelang, 249 CPNS Terima SK Pengangkatan
BNews—MUNGKID— 249 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Magelang kebutuhan tahun 2018 menerima Surat Keputusan Pengangkatan (SK) siang ini (2/3). SK tersebut diserahkan Wakil Bupati Magelang Edi Cahyana di Pendopo Soepardi Kota Mungkid.
Edy menyampaikan ucapan selamat kepada 249 CPNS yang telah menerima SK. “Semoga dengan diterima SK pengangkatan ini dapat membawa manfaat yang positif bagi diri sendiri, masyarakat dan Pemkab Magelang,” katanya dalam sambutannya.
Disampaikan pula bahwa pengangkatan CPNS dari generasi milenial dan calon pemimpin di masa mendatang khususnya di era reformasi industri 4.0 (four point zero).”Pemerintah sangat mengharapkan para CPNS bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang smart, cerdas, dan mempunyai integritas,” imbuhnya.
“Kota Mungkid baru saja berulang tahun ke-35, dan pemberiaan SK Pengangkatan CPNS ini merupakan kado ulang tahun untuk Pemkab Magelang karena mendapat energy baru, semangat baru untuk membangun Kabupaten Magelang kedepan,” tandasnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Erie Sadewo, menuturkan bahwa, sebelumnya sejumlah 249 CPNS tersebut telah mengikuti serangkaian tahapan sesuai dengan ketentuan. “Masing-masing CPNS ini dengan TMT per 1 Maret 2019. Hanya tentu yang menjadi dasar penggajian mereka adalah surat pernyataan melaksanaan tugas (SPMT), jadi surat pernyataan melaksanaan tugas dari kepala SKPD atau unit kerjanya. Jadi terhitung 1 April 2019 mereka sudah melaksanakan tugas,” jelas Erie.
CPNS ini merupakan penetapan dari Formasi CPNS tahun 2018 lalu yang dibuka secara public. “Semuanya lebih mendasarkan pada garis prioritas pemerintah pusat, antara lain, tenaga pendidikan, kesehatan, dan sejumlah tenaga pendukung infrastruktur, Jadi ada dilingkup Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan DPUPR, jadi dilingkup itulah yang menjadi dasar pijakan prioritas kebutuhan di tahun 2018,” paparnya.
Erie juga berharap dengan hampir semua kapasitas jabatan menjadi sangat terbatas karena laju pensiun tidak sebanding dengan jumlah perekrutan SDM di hampir semua daerah. “Saya berharap kedepan ada kebijakan-kebijakan yang berdasar pada evaluasi-evaluasi situasional yang memberikan kemungkinan lebih agar proporsi kebutuhan SDM bisa lebih tercukupi,” harapnya.
Diakui juga bahwa hampir di semua SKPD Kabupaten Magelang mengalami kekurangan pegawai, seperti tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diutamakan karena menyangkut pelayanan pasar. “Hal ini melihat kenyataan bahwa kebutuhan di Dinas Pendidikan dan Kesehatan memang lebih banyak dibanding komunitas yang lain. Namun kita juga tidak bisa menampik ada kebutuhan-kebutuhan di Dinas yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, seperti Auditor, kemudian tenaga keuangan, tenaga yang menguasai IT, mestinya semua SKPD membutuhkan itu,” jelasnya.
Saat ini, untuk menutup kekurangan tersebut pemerintah hanya bisa melakukan perekrutan melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Saat ini menurut format di Undang-Undang ASN No 5 tahun 2014, ya hanya ada jalur PNS dan PPPK. Jadi PPPK ini adalah satu-satunya alternatif untuk mencukupi semua tuntutan kebutuhan situasional. Cuma PPPK juga baru kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Magelang dan juga belum final selesai,” pungkasnya. (bsn)
