Pemkot Magelang Segera Lanjutkan Proyek TPST Bojong
- calendar_month 1 jam yang lalu
Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, Senin (27/7/2026). (foto: ist)
BNews–MAGELANG– Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akan segera melanjutkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong yang sempat tertunda. Langkah ini diambil untuk mengatasi daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuurip yang kian memprihatinkan.
Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono menjelaskan bahwa pengaktifan kawasan Bojong akan dimulai dari penyiapan infrastruktur dasar.
“Banyuurip daya tampungnya menuju penuh, sehingga kawasan Bojong harus kita aktifkan. Mau tidak mau tahun ini kita cicil step-by-step, mulai dari pembangunan hanggar, jalan masuk, hingga pematangan konsep pengelolaannya,” ujarnya, usai rapat paripurna pada Senin (27/7/2026).
Ia menambahkan, eksekusi fisik di lapangan sangat bergantung pada kalkulasi waktu pembahasan anggaran bersama DPRD serta persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jika waktu pelaksanaan tidak mencukupi dalam perubahan anggaran tahun berjalan, pelaksanaan akan disesuaikan pada awal tahun anggaran berikutnya.
“Kalau memang waktunya tidak cukup, ya kita lanjutkan di awal tahun. Harapannya tahun ini sudah ada tindakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pemkot Magelang berkomitmen membangun sistem pengolahan sampah mandiri berkonsep waste-to-energy atau waste-to-economy. Meski ke depan ada rencana penyaluran residu ke TPST Regional di Bandongan, Pemkot bertekad mengolah sampah menjadi barang bernilai guna terlebih dahulu.
“Sampah harus jadi berkah. Masyarakat harus bisa merasakan nilai manfaat ekonominya terlebih dahulu sebelum residunya kita kirim ke TPA regional,” tegas Damar.
Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil menegaskan pentingnya political will dan pergeseran anggaran yang maksimal untuk menyelesaikan krisis persampahan di Kota Magelang.
“Potret sampah di Kota Magelang sudah sangat memprihatinkan. Dulu memang sudah ada intervensi kebijakan, tapi praktiknya belum maksimal karena belum ada anggaran yang fokus. Kita coba maksimalkan dengan kondisi keuangan yang ada,” ungkap Evin.
Di luar isu persampahan, Pemkot dan DPRD Kota Magelang tetap memastikan pemenuhan mandatory spending. (mta)
About The Author
- Penulis: BNews 7
Saat ini belum ada komentar