Peringatan Hari Anak Nasional Setiap 23 Juli, Begini Sejarahnya

BNews—NASIONAL—Hari Anak Nasional (HAN) diperingati setiap tahun pada tanggal 23 Juli. HAN merupakan suatu bentuk kepedulian nergara terhadap perlindungan anak di Indonesia.

HAN pertama kali digagas oleh Presiden Kedua RI, Soeharto pada tahun 1984. Soeharto mamandang anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa dan negara.

”Di Indonesia, Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984,” dikutip dari Wikipedia.

Sejatinya perjuangan penetapan HAN sudah berlangsung saat Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di era Presiden Soekarno. Kowani merupakan federasi dari organisasi-organisasi perempuan.

Sejak tahun 1951, Kowani sudah menyepakati untuk menyelenggarakan peringatan HAN yang kala itu disebut sebagai Hari Kanak-Kanak Indonesia. Saat itu peringatannya digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka.

Sidang Kowani di Bandung yang berlangsung pada tahun 1953 menyepakati penyelenggaraan Pekan Kanak-kanak Indonesia digelar setiap Minggu kedua Bulan Juli. Keputusan itu disetujui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Kemendikbud).

HAN pernah diperingati pada 6 Juni sesuai tanggal kelahiran Bung Karno dalam Kongres ke-13 Kowani. Namun saat rezim Orde Baru berkuasa, peringatan HAN yang kerap berlangsung pada 1-6 Juni itu pun dihapuskan.

Kala itu juga, Hari Kanak-Kanak Indonesia berganti nama menjadi Hari Kanak-Kanak Nasional. Kemudian Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Keppres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak-anak Nasional.

Tak hanya menggelar Hari Anak, Soeharto juga mendirikan hukum dan perundangan tentang anak. Sebelumnya, pemerintah sudah meresmikan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memuat ketentuan tentang permasalahan anak di Tanah Air.

Download Musik Keren Disini

Pemerintah kembali menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak. Ini sebagai landasan hukum terciptanya Dasawarsa Anak Indonesia I pada 1986-1996 dan Dasawarsa Anak II pada 1996-2006.

Kemudian, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi tersebut berupaya mengawasi pelaksanaan upaya perlindungan anak oleh Negara mulai dari melakukan investigasi pelanggaran hak anak oleh negara hingga memberi saran pada Presiden tentang upaya perlindungan anak. (*/mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: